Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla berkomitmen terus menjalin komunikasi dengan partai pendukung dalam menjalankan program pemerintah.
Wapres mengatakan pemerintah akan selalu berkonsultasi dengan partai pendukung dalam menjalankan kebijakan pemerintah. Pasalnya, partai merupakan salah satu pilar dalam negara demokrasi.
"Sekarang tidak ada GBHN [garis besar haluan negara] , yang ada ialah program pemerintah yang disusun calon kepala negara dan partai koalisi," ujarnya, Jumat (10/4/2015).
Menurutnya, konsultasi dan komunikasi antara pemerintah dan partai pendukung merupakah hal lumrah dan dilakukan oleh semua koalisi di negara di seluruh dunia.
"Di manapun di dunia yang demokrasi, pemerintah dan partai pendukung memiliki komunikasi yang baik," katanya.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarno Putri meminta pemerintah memperbaiki mekanisme kerja sama dan komunikasi antara pemerintah dan partai pengusung.
Dalam pidato Kongres ke-IV PDIP di Bali, Megawati menegaskan sikap politik partai ialah sebagai partai pengusung pemerintah.
Dia mengklaim telah memberi mandat kepada Presiden Joko Widodo sebagai kepala negara dengan berdasar komitmen ideologis yang berpangkal dari kepemimpinan trisakti.
"Pekerjaan rumahnya adalah bagaimana mengatur mekanisme kerja antara Pemerintah dan Partai Politik pengusungnya. Hal ini penting, mengingat hubungan keduanya adalah kehendak dan prinsip dalam demokrasi itu sendiri," ucap Mega lantang.
