Bisnis.com, JAKARTA—Nama Komjen Budi Gunawan (BG) kembali berkibar pascarapat konsultasi pimpinan DPR dengan Presiden Joko Widodo kemarin, Senin (6/4/2015).
Nama sang Jenderal diusulkan sejumlah pimpinan fraksi pada pertemuan itu untuk diberi posisi sebagai Wakapolri mendampingi calon Kapolri Komjen Badrodin Haiti.
Mengapa harus Budi Gunawan mengingat masih banyak perwira tinggi Polri yang pantas?
Tentu pertanyaan itu tidak mudah untuk dijawab karena dimensi hukum dan dimensi politik sulit untuk dipisahkan dalam setiap penentuan pemangku jabatan strategis semacam Kapolri.
Apalagi, seorang calon Kapolri harus menjalani proses persetujuan DPR selain menjalani uji kelayakan dan kepatutan.
Dari sisi hukum, memang BG telah lolos dari jeratan tindak pidana korupsi, setelah statusnya sebagai tersangka dari Komisi Pemberantasan Hukum (KPK) dicabut pada sidang praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, meski putusan itu penuh kontroversi.
Artinya, secara hukum BG layak mendapat rehabilitasi dan mendapatkan jabatan yang layak.
Dalam surat Presiden pun sudah dicantumkan bahwa BG akan ditempatkan dalam karier yang layak setelah pencalonan dirinya sebagai Kapolri dicabut oleh Presiden Jokowi.
Batalnya BG menjadi orang nomor satu di tubuh Kepolisian RI itu karena Presiden Jokowi mempertimbangkan aspek sosial masyarakat.
Maklum, hingga kini publik pun masih bertanya-tanya terkait dugaan kepemilikan rekening gendutnya yang pengusutannya hingga kini kian tidak jelas.
Namun demikian, dari sisi politik agak sulit untuk tidak mengatakan kuatnya tarik-menarik kepentingan dalam hal pengusulan, kalau tidak mau disebut “pemaksaan,” agar BG ditempatkan sebagai Wakapolri.
Sudah menjadi pemahaman umum bahwa setiap pergantian rezim juga diikuti pergantian Kapolri. Tidak mengherankan pula kalau calon Kapolri merupakan sosok yang sudah memberikan andil besar kepada sang calon Presiden maupun partai politik pengusungnya.
Dari sisi politik, Presiden tentu juga memerlukan orang kepercayaan untuk mengamankan kekuasaannya.
Memang, permintaan sebagian pimpinan fraksi di DPR kepada Presiden Jokowi agar BG ditempatkan sebagai wakil Badrodin bisa dinilai wajar.
Apalagi mantan ajudan Presiden Megawati Sukarnoputri itu telah lulus uji kelayakan dan kepatutan di DPR.
Namun pertanyaannya sekarang justru tertuju pada perubahan sikap para politisi Senayan setelah rapat konsultasi dengan Jokowi.
Hampir sebagian besar fraksi mengusulkan Badrodin Haiti menjadi Kapolri dan Wakapolri Budi Gunawan sebagaimana diakui sejumlah politisi yang ikut dalam pertemuan tersebut.
Padahal, dalam sejumlah kesempatan, sejumlah anggota Komisi III DPR getol menyampaikan penolakannya kepada kedua perwira tinggi itu terkait dugaan rekening gendut.
Lalu, apa benar usulan tersebut disampaikan karena Badrodin Haiti maupun Budi Gunawan memiliki rekam jejak yang baik di Kepolisian?
Selain itu, apa benar jabatan Wakapolri untuk Kepala Lembaga Pendidikan Polri itu juga untuk mengembalikan nama baik BG?
Sejumlah pertanyaan kini berputar di sekitar jabatan Wakapolri yang akan ditinggalkan Badrodin Haiti.
Publik pun masih akan menunggu, apa yang bakal terjadi setelah Badrodin Haiti disetujui DPR dan akhirnya resmi menjadi Kapolri yang baru.
Betulkah kursi Wakapolri memang akan disediakan untuk Komjen BG? Ada apakah di balik semua ini?
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
