Kabar24.com, JAKARTA—Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) telah gegabah dalam melakukan pemblokiran terhadap sejumlah situs media Islam.
Menurutnya, kebijakan pemblokiran tanpa sosialisasi sebelumnya patut dilawan dengan langkah-langkah hukum. “Kementerian Kominfo jangan menjadi alat untuk melakukan pemberedelan seperti era masa lalu, dikaji dulu lah. Kalau situsnya identitasnya jelas ya tidak bisa,” katanya seperti dikutip Bisnis dari situs resmi DPR, Sabtu (4/4/2015).
Fadli menjelaskan proses pemblokiran itu seharusnya sangat panjang dan berjenjang. Awalnya, pengelola situs harus dipanggil dulu, dialog dulu, minta masukan dari MUI, NU, dan Muhammadiyah, lalu diajukan ke pengadilan. “Jadi pemblokiran yang dilakukan Kominfo dan BNPT ini gegabah.”
Fadli juga melakukan klarifikasi terkait pernyataannya di sejumlah media yang menyatakan dukungan terhadap pemblokiran. “Waktu itu saya berfikir ini situs aneh yang tidak punya kredibilitas. Kalau memang mengajarkan radikalisme saya setuju diblokir, tapi ternyata kan tidak,” tuturnya.
Dia menjelaskan sudah mengetahui kiprah Ormas Al Irsyad yang situsnya Gema Islam turut diblokir atau Ormas Hidayatullah yang juga mengalami nasib yang sama. “Kalau punya identitas yang jelas tidak bisa, kalau al Irsyad atau Hidayatullah yang sudah berkiprah puluhan tahun tentu tidak bisa langsung diblokir.”
