Kabar24.com, BANDUNG - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menekankan agar Pemprov Jabar dan 27 kab/kota berhati-hati dengan potensi korupsi akibat perencanaan pembangunan yang tidak baik.
Mendagri yang mendapat kesempatan berbicara dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2016 Pemprov Jabar di Hotel Horison, Bandung, Kamis (2/4/2015) menyoal soal kisruh APBD DKI Tahun Anggaran 2015.
"Tidak mungkin ada anggaran diselundupkan Rp12 triliun dituduhkan pada anggota DPRD. Itu pasti main mata dengan oknum birokrat," katanya.
Menurutnya, dana siluman APBD DKI setelah ditelusuri dan diteliti oleh Kemendagri menunjukkan angka yang jauh fantastis atau lebih tinggi dari yang dituduhkan. "Rp7,6 triliun tambahan itu setelah diteliti Kemendagri. Ini sudah pasti nggak mungkin main sendiri," katanya.
Kejadian di DKI, menurut Tjahjo, harus jadi cerminan bagi seluruh daerah untuk menetapkan skala prioritas penggaran dengan baik. Terkait dengan dana siluman saat ini sudah ada proses hukum polisi dan KPK. Ada juga proses politik di DPRD DKI lewat hak angket.
"Tapi di sisi pemerintah anggaran daerah jangan sampai tersandera oleh manuver hukum dan politik. Ini harus tetap berjalan," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
