Kabar24.com, MAKASSAR - Musyawarah Nasional II Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) yang berlangsung di Hotel Clarion Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat, diwarnai kericuhan.
Panitia pengarah (Sterring Commitee) memutuskan menunda sidang karena suasana tidak kondusif akibat banyaknya advokat tanpa tanda pengenal dan bukan pemilik suara masuk di ruang sidang.
Penundaan tersebut akhirnya memicu persoalan sehingga beberapa peserta mengamuk bahkan ada pula naik ke panggung untuk membentuk sendiri panitia pengarah pada akhirnya terdengar riuh dalam ruangan tersebut.
Panitia pengarah akhirnya memutuskan melanjutkan sidang pada pukul 19.00 Wita malam kemudian memerintahkan pihak keamanan mensterilkan ruang sidang.
"Kita buat saja panitia sendiri, tidak bisa seperti ini caranya sterring seenaknya meninggalkan sidang," kata Sopyan Jimmy salah satu advokat asal Manado.
Menurut dia, persoalan mendasar adalah panitia membatasi advokat dalam menyalurkan hak pilihnya sebagai pemilik suara, selain itu usulan pemberlakukan sistem one man one vote, satu advokat satu suara.
"Kami menolak sistem delegasi atau keterwakilan karena ini bukan cara demokratis dan memasung suara kami para advokat, ada keseganjaan mau menolak sistem one man one vote yang sudah menjadi rekomendasi Munas Pontianak," katanya.
Sementara itu peserta asal Makassar Arifuddin Mane mengatakan dirinya juga diperlakukan kasar oleh pihak keamanan dengan cara-cara tidak manusiawi saat dirinya ingin masuk ke dalam arena Munas.
"Kenapa kita harus diatur oleh kepolisian, pengamanan bayaran hingga preman saat mau masuk ke acara kita sendiri, ini adalaah bentuk pelecehan panitia terhadap advokat. Kami menolak sistem delegasi," bebernya.
Dirinya juga menyebut Munas kali ini ada dugaan kandidat tertentu menjalankan sistem diduga praktek "jual suara" sebab rata-rata peserta delegasi sudah menentukan arah dukungan sebelum pemilihan.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Peradi Ottoh Hasibuan kepada wartawan menyatakan penundaaan sidang dilakukan atas tidak tertibnya peserta bahkan banyak masuk yang bukan peserta.
"Sebelum sidang dibuka, sudah banyak bukan peserta masuk di lokasi Munas, ini kami sesalkan. Untuk itu pihak kemananan muulai menertibkan mereka, tetapi karena sulit maka ditunda saja sampai malam ini," ujarnya.
Dirinya memilih untuk menunda sidang hingga suasan kondusif. Selain itu pihaknya menilai panitia lokal dinilai tidak mampu meredam gejolak kericuhan yang terjadi saat penyelenggaraan Munas.
"Kami anggap panitia lokal tidak mampu, ini yang menjadi soal, kalau ada permasalahan ya mari dibicarakan jangan main panas begini," paparnya.
Ketua Panitia Daerah Jamil Misbach mengemukakan pihaknya sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik buat panitia pusat dalam hal penyelenggaraan Munas.
"Kami sudah berusaha penuh dan semaksimal mungkin untuk mensukseskan Munas Peradi di Makassar, kalau kami dianggap tidak mampu kita kembalikan ke DPN Pusat, kami hanya menjalankan amanah dari mereka," ucapnya.
Berdasarkan pantauan hingga malam ini sidang belum dilanjutkan karena suasana belum kondusif, sejak dibuka Kamis malam tiidak satupun agenda acara berlangsung termasuk pembagian komisi-komisi.
Jumlah pemilik suara untuk delegasi sebanyak 553 utusan dari 65 Dewan Pimpinan Cabang se-Indonesia. Sementara untuk jumlah anggota organisasi pengacara ini lebih dari 30.000 orang.
