Bisnis.com, JAKARTA- Wakil Presiden Jusuf Kalla menginstruksikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan pihak terkait terus menelusuri jaringan internasional yang terkait dengan pendanaan aksi terorisme di Tanah Air.
JK menuturkan sejak dulu, aksi terorisme di Indonesia terkait dengan jaringan internasional, termasuk dari sisi pendanaan. Oleh sebab itu, dia tidak heran apabila PPATK menemukan aliran dana yang diduga untuk aksi terorisme dari Australia.
"Belum dilaporkan, saya sendiri belum tahu, jumlahnya saya tidak tahu, memang saya baca ada dari Australia," katanya di kantor Wapres, Rabu (25/3/2015).
Menurutnya, upaya PPATK yang menjalin kerja sama dengan AUSTRAC (PPATK Australia) untuk melakukan penelusuran antipendanaan terorisme merupakan langkah yang baik. Namun, temuan tersebut harus ditindaklanjuti dengan pembekuan aset tersebut.
"Tentu kalau PPATK tidak bisa membekukan, yang bisa polisi atau aparat hukum meminta bank masing-masing. PPATK hanya mencari data, yang membekukan itu ya bank masing-masing," tuturnya.
JK menambahkan kendati ditemukan aliran dana untuk kegiatan terorisme, pemerintah memastikan kegiatan ekonomi yang terkait dengan transfer dana lintas negara tidak boleh terganggu.
"Kita harus mencari tahu itu uang untuk apa, dari mana. Jangan sampai nanti ada transfer ke luar negeri langsung dicurigai juga, nanti berbahaya untuk ekonomi kita," imbuhnya.
Sebelumnya, Wakil Kepala PPATK Agus Santoso mengatakan PPATK Indonesia telah bekerjasama dengan Austrac (Australia Transaction Reports and Analysis Center) atau PPATK Australia untuk mendeteksi aliran dana terkait tindak terorisme.
"Kita temukan ada dukungan pembiayaan dari pihak Australia kepada jaringan di Indonesia. Saya tidak bisa sebutkan secara detil," ungkapnya di sela Konferensi Internasional tentang Penanggulangan ISIS dan Terorisme di Indonesia, Senin (23/3/2015).
