Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Sumbar Tunjuk ATS Jadi BUMD Pangan

Pemerintah Provinsi Sumatra Barat menunjuk PT Andalas Tuah Sakato (ATS) sebagai BUMD Pangan untuk mengatur distribusi komoditas pokok sebagai upaya pengendalian inflasi daerah itu.


Kabar24.com, PADANG—Pemerintah Provinsi Sumatra Barat menunjuk PT Andalas Tuah Sakato (ATS) sebagai BUMD Pangan untuk mengatur distribusi komoditas pokok sebagai upaya pengendalian inflasi daerah itu.

Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno mengatakan pemda setempat menunjuk PT ATS sebagai BUMD sektor pangan untuk menghimpun dan menyalurkan komoditas yang rentan mempengaruhi inflasi, seperti cabai merah dan beras.

“Kami tunjuk ATS sebagai BUMD yang melaksanakan itu, sehingga nanti produk petani dibeli di atas harga pasar,” katanya, Senin (16/3).

Dia mengungkapkan pembelian produk pertanian terutama cabai merah oleh PT ATS dari harga biasa mengurangi kemungkinan komoditas itu dimainkan oleh kartel atau distributor nakal, yang seringkali menyebabkan kelangkaan komoditas di pasaran.

Menurutnya, sepanjang dua tahun terakhir harga komoditas cabai merah paling berfluktuasi di pasaran. Selain itu, juga komoditas beras dan bawang merah yang menyebabkan inflasi Sumbar melambung dua digit pada 2013 dan 2014.

Adapun, komoditas cabai merah dan beras yang diproduksi daerah tersebut lebih banyak dipasarkan di luar Sumbar, sehingga seringkali pasokan daerah itu menjadi berkurang.

“Produksi cabai merah sudah surplus, tetapi karena mekanisme pasar banyak yang dibawa ke luar Sumbar,” ujarnya.

Irwan meyakini kahadiran BUMD sektor pangan akan mengurangi rantai distributor nakal, serta mengurangi penjualan komoditas pokok ke luar Sumbar.

PT ATS adalah BUMD yang bergerak di bidang jasa perdagangan. Namun merugi selama beberapa tahun, sebelum disatukan struktur manajemennya bersama PT Grafika Jaya Sumbar dan PT Dinamika Jaya Sumbar, tahun lalu.

“Modalnya disuntik dari APBD. Besarnya tergantung pembahasan pemerintah dan DPRD,” katanya.  

Wardarusmen, Kepala Biro Perekonomian Sumbar menyebutkan untuk mendukung upaya pengendalian inflasi itu, pemerintah setempat juga membangun ‘gedung inflasi’ atau pasar induk komoditas pokok penyumbang inflasi.

“Distribusi komoditas pokok harus melalui pasar induk dulu, baru masuk ke distributor dan pasar-pasar tradisional, supaya harga lebih terkendali,” katanya.

Dia menyebutkan tahapan pembangunan pasar induk itu sudah dimulai dengan membuat masterplan dan pembebasan lahan.

Diperkirakan pembangunan fisik gedung baru bisa dimulai awal tahun depan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Heri Faisal
Editor : Rustam Agus
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper