Bisnis.com, DENPASAR--Bali mengesahkan pembentukan tim pengendali inflasi daerah di 7 kabupaten agar harga barang dan jasa dapat terjangkau masyarakat.
Ke tujuh kabupaten itu meliputi Tabanan, Badung, Jembrana, Gianyar, Bangli, Klungkung, dan Karangasem.
Dengan pengesahan tersebut maka seluruh daerah di Bali saat ini memiliki tim pengendali inflasi daerah (TPID), karena sebelumnya hanya ada di Bali, Kota Denpasar, dan Kabupaten Buleleng.
Ketua TPID Bali Ketut Sudikerta mengatakan sangat berat menjaga kestabilan harga bahan pokok apabila tidak mendapatkan dukungan dari kabupaten dan kota. Dia menjelaskan sejak 5 tahun ke belakangan, tingkat inflasi di Bali melebihi angka nasional.
"Hal ini dapat berdampak serius meningkatkan warga miskin. Oleh karena itu perlu bentuk TPID, karena inflasi sebagian besar di kabupaten kota," jelasnya saat penandatanganan komitmen TPID se-Bali, Rabu (11/2/2015).
Dia menjelaskan karakteristik inflasi di Bali dipengaruhi penawaran yang berkenan dengan distribusi dan kebijakan pemerintah.
Selain itu bisa juga terkait harga strategis seperti kenaikan BBM.
Pihaknya meminta TPID fokus ke lima aspek, yaitu, pemantauan dan identifikasi tekanan inflasi dan penyusunan rekomendasi langkah pengendalian, penyesuaian dan stabilitas harga pangan.
Selain itu penguatan aspek kelembagaan antarwilayah, penguatan kapasitas SDM dan penerbitan sumber inflasi, serta penetapan harga kebutuhan.
Pembentukan TPID ini diharapkan dapat menekan inflasi Pulau Dewata menjadi di bawah angka nasional serta mampu menjaga stabilitas harga makanan di daerah.
Dengan begitu berdampak terhadap daya beli masyarakat sehingga menciptakan perekonomian tumbuh dengan baik.
