Kabar24.com, JAKARTA--Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta pemerintah merestui rencana pembangunan gedung baru berkonsep Graha Pemilu yang akan menjadi kantor integrasi tiga lembaga terkait Pemilu.
Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan lembaga penyelenggara Pemilu ini punya kebutuhan untuk menambah gedung perkantoran. Saat ini KPU Pusat berkantor di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat.
"Kami sampaikan kebutuhan KPU, Bawaslu, dan DKPP yang berkeinginan menempati satu komplek perkantoran yang sama dalam konsep Graha Pemilu," ujarnya seusai audiensi dengan Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Selasa (10/2).
Husni berharap permintaan tersebut dapat diakomodir Presiden Jokowi pada tahun nonelektoral atau saat tidak ada penyelenggara Pemilu. Dengan demikian, pada Pemilu 2015, tiga lembaga tersebut sudah berada di dalam satu kantor.
"Kebutuhan tidak hanya gedung tetapi perlu area bagi kebutuhan publik yang sampaikan aspirasi. Lapangan bisa digunakan untuk sampai pendapat dan tidak menghalangi lalu lintas sekitar," imbuh Husni.
Selain itu, dalam kesempatan audiensi, Komisioner KPU juga menyampaikan laporan terkait rampungnya penyelenggaraan Pemilu 2014. Laporan resmi pun sudah disampaikan kepada pemerintah dan DPR.
Kendati demikian, KPU masih harus menyelesaikan beberpaa hal tersisa terkait sengketa hasil pemilu legislatif di tingkat Kabupaten/Kota."Jumlahnya sangat minimal dari jumlah kabupaten/kota seluruh Indonesia. Masalah yang dipersoalkan terkait calon terpilih," imbuh Husni.
Pasca Pemilu 2014, lanjutnya, KPU berkonsentrasi pada penguatan kelembagaan dan penataan struktur organisasi. Husni memaparkan saat ini hanya 51% pegawai yang memiliki Nomor Induk Kepegawaian KPU, 49% sisanya dipekerjakan Pemda dan sebagian pusat.
Selain itu, KPU melaporkan persiapan Pilkada serentak pada tahun ini. KPU juga meminta Presiden memastikan agar seluruh daerah dapat memfasilitasi penyelenggaraan Pilkada, baik dari segi anggaran maupun hal teknis lainnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
