Produktivitas Kakao Jabar Di Bawah Jatim & Sulawesi

Bisnis.com, BANDUNG--Gabungan Petani Perkebunan Indonesia (Gaperindo) Jawa Barat menilai produktivitas kakao di kawasan ini masih kalah bersaing dengan daerah lain seperti Jawa Timur dan Sulawesi.

Ketua Gaperindo Jabar Mulyadi Sukandar mengatakan rendahnya produktivitas dipicu tanaman kakao yang sudah tua dan kurangnya perhatian pemerintah kepada petani untuk memajukan komoditas ini sebagai unggulan produk perkebunan.

Dia menjelaskan kondisi diperparah dengan banyaknya tanaman yang menggunakan bibit tidak tersertifikasi.

"Produksi kakao dari Jabar ada, tetapi tidak sebanyak yang diharapkan. Jabar jauh kalah bersaing dengan daerah lain karena bibit yang digunakan tidak bagus atau tidak tersertifikasi," katanya kepada Bisnis, Minggu (8/2/2015).

Menurutnya, selama ini daerah lain selalu berlomba melakukan perbaikan mutu kualitas dengan menggunakan bibit unggulan. Hal ini bahkan menjadi program secara nasional dengan adanya balai benih yang dibangun.

Sementara itu permintaan juga terus terjaga sehingga Indonesia masih tercatat sebagai salah satu basis produksi kakao di dunia.

"Jabar memang bukan produsennya, meskipun jika mau hal tersebut dapat dilakukan dengan perbaikan bibit unggulan tersebut."

Yang tidak dipungukiri lagi, katanya, kepercayaan petani di daerah Jabar akan komoditas kakao masih sangat kurang. Minat petani terhadap produksi kakao masih dipertanyakan karena adanya ketidakpercayaan diri bahwa keyakinan usaha tani tersebut dapat menguntungkan atau tidak.

Terlebih lagi, katanya, banyak petani yang masih mengesampingkan upaya kultur teknis untuk memajukan produksi tanamnya.

"Kalau memang Jabar ingin jadi basis kakao, maka pemerintah harus melakukan upaya strategis terhadap petani," ujarnya.

Sementara itu, National Reference Group (NRG) on Kakao Jabar menilai sertifikasi kakao sebuah keharusan yang dilakukan.

Koordinator NRG Kakao Jabar Iyus Supriyatna mengatakan sertifikasi kakao wajib dilakukan karena merupakan salah satu syarat agar komoditas ini bisa diekspor ke semua negara di dunia.

"Negara maju sudah mewajibkan sertifikasi kakao ini sejak lama. Sementara di Indonesia baru lima tahun lalu, namun realisasinya masih sedikit," katanya.

Menurutnya, akibat banyaknya produk kakao yang belum tersertifikasi membuat eksportir berpikir ulang untuk memasarkan produk ke luar negeri.

Iyus mengaku jika sertifikasi telah dilakukan maka ekspor kakao dipastikan banyak diserap oleh banyak negara, terutama Eropa dan Amerika.

"Komoditas kakao merupakan unggulan dari yang lainnya. Oleh karena itu, pemerintah harus lebih agresif untuk mengencarkan seritifikasi ini," katanya.(k29/k31)