Bisnis.com, JAKARTA-- Koordinasi antarlembaga pemerintah, menjadi catatan untuk kinerja 100 pemerintahan Jokowi-JK. Lemahnya koordinasi itu menyebabkan arah pembangunan yang diinginkan Jokowi tidak berjalan mulus.
Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan selama 100 hari pemerintah Jokowi-JK telah nampak komitmen kuat pemerintah untuk membangun perekonomian.
Untuk pertama kalinya dalam postur APBN P, pemerintah memberikan anggaran yang besar pada sektor produktif yang menjadi prioritas.
Dia menjelaskan peningkatan belanja sektor infrastruktur, kemaritiman, dan dana desa dalam APBN P cukup jelas menggambarkan keseriusan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Selain itu, pemerintah juga memberikan komitmen kuat untuk mengoptimalkan pemerimaan dari sektor pajak yang selama 10 tahun terakhir tidak ditangani dengan baik.
"Ke depan bagaimana pemerintah mengelolah dengan baik dari penghematan subsidi, menekan inflasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membayar pajak," ujarnya seperti dikutip Bisnis.com, Selasa (3/2/2015).
Yustinus berpendapat salah satu cara meningkatkan penerimaan pajak yang sejauh ini belum diupayakan pemerintahan Jokowi-JK ialah memberlakukan single identification number atau identitas tunggal. Untuk itu perlu ada koordinasi antara Kemenko, Kemenkeu,dan Kemendagri.
Koordinasi antarlembaga, menurutnya, menjadi catatan penting untuk 100 hari pemerintahan Jokowi-JK. Presiden menurutnya perlu melakukan perombakan kabinet untuk beberapa kementerian yang sejauh ini belum optimal seperti perdagangan dan perindustrian.
Kedua kementerian yang sangat strategis itu dinilai belum kinerja memadai dalam bentuk kebijakan yang dampak luas kepada masyarakat.
“Jokowi memang membangun sistem, tetapi sistem itu dikelolah oleh harus dikelolah oleh SDM yang berkualitas.”
