Kabar24.com, JAKARTA— Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya, menilai keberadaan Puan Mahari dalam struktur Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melanggar komitmen Presiden Joko Widodo (Jokowi).
SIMAK: Kesaksian Puteri Pelukis Basoeki Abdullah Bertemu Nyai Roro Kidul
Status itu mestinya ia tanggalkan ketika dilantik sebagai menteri. "Ini kan perintah presiden," ujarnya ketika dihubungi, Senin (2/2/2015).
Posisi Ketua DPP PDIP bidang Politik hingga kini masih disandang Puan Maharani. Anggota PDIP, TB Hasanuddin, menjelaskan posisi itu baru akan dilepas Puan setelah Kongres PDIP pertengahan tahun ini.
Sikap Puan tersebut dianggap melanggar komitmen. Sebab, semua menteri yang berlatar belakang parpol diminta Jokowi mundur dari tugas partai.
Menurut Yunarto, alasan itu tidak bisa diterima lantaran Jokowi meminta komitmen itu kepada para menterinya yang berasal dari latar belakang parpol. Dia menduga soal ini muncul karena tekanan dari partai pengusungnya
"Kompromi itu ada batasannya. Kalau itu betul terjadi, artinya Jokowi masih terkungkung oleh kekuatan politik," ujarnya.
Yunarto menjelaskan, Jokowi dan para menterinya bukanlah petugas parpol. Hubungan mereka dengan partai politik mestinya bisa saling menguntungkan. Sebab, performa presiden yang baik dengan sendirinya akan mendongkrak performa parpol.
"Sejarah membuktikan, saat Jokowi dicalonkan sebagai presiden, saat itu pula suara PDIP terdongkrak," katanya.
BACA JUGA:
Cukai Rokok Rp103 Triliun, Ongkos Akibat Konsumsi Rokok Rp378,7 Triliun
Gubernur Alex Noerdin “Penggila” Batu Akik
Ini Bukti Endapan Asap Rokok Tak Bisa Hilang bila Dicuci
