Bisnis.com, JAKARTA--Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meyakini pegawai negeri sipil (PNS) yang korup tak akan setuju dengan penerapan sistem tunjangan kinerja daerah (TKD) dinamis.
Menurutnya, meskipun sistem remunerasi telah diubah PNS yang korup akan melakukan perlawanan. Pasalnya, dengan sistem lama para PNS bisa mengantongi penghasilan lebih besar.
Sebagai contoh, lurah yang kerap 'main' pasti tak mau mendapat gaji hingga Rp33 juta per bulan. Hal ini karena dengan sistem lama yang memperkenankan mengutip honorarium dari proyek, para lurah bisa mengantongi gaji hingga Rp100 juta.
"Lurah yang main mana mau terima Rp33 juta. Dia bisa dapat Rp100 juta dari proyek-proyek," ujar Ahok, sapaan akrab Basuki saat memberi sambutan dalam acara Workshop Rencana Kerja dan Anggaran Bank DKI di Putri Duyung Resort, Ancol, Sabtu (31/1/2015).
Sistem ini dianggapnya lebih baik dari sistem yang lama. Pemberlakuan sistem ini, kata Ahok, diikuti dengan pemotongan anggaran pengendalian teknis hingga honorarium.
Meskipun dianggap pengubahan sistem remunerasi ini tak adil untuk sebagian orang, dia menilai tak akan kehilangan PNS. Hal ini karena, masih banyak PNS dari daerah yang ingin bekerja di Pemprov DKI.
"Saya enggak takut kehilangan, masih banyak PNS di seluruh Indonesia yang pengen kerja di DKI," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
