Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

OJK Siap Perangi 'Shadow Banking' di Jatim

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 3 berencana mengkonversi 1.650 Badan Kredit Desa (BKD) di Jawa Timur menjadi lembaga keuangan berbadan hukum, dengan target penyelesaian tahun depan.
Wike Dita Herlinda
Wike Dita Herlinda - Bisnis.com 29 Januari 2015  |  19:08 WIB

Bisnis.com, SURABAYA—Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 3 berencana mengkonversi 1.650 Badan Kredit Desa (BKD) di Jawa Timur menjadi lembaga keuangan berbadan hukum, dengan target penyelesaian tahun depan.

Kepala OJK Regional 3 Yunno Kusumo menjelaskan total BKD di wilayah kerjanya ada sekitar 4.600 badan, yang mana 35,8% di antara berada di Jatim. Jumlah itulah yang akan dikonversikan menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang sah.

“Itu akan diubah menjadi lembaga berbadan hukum, bentuknya bisa perseroan terbatas [PT] atau badan usaha milik desa [BUMDes]. Pengawasannya nanti kerja sama dengan Pemda Jatim, dan ada pelatihan di Jakarta untuk pengawas dari pemda,” katanya, Kamis (29/1/2015).

Yunno mengatakan prioritas utama OJK Regional 3 adalah mengatasi masalah perbankan bayangan (shadow banking), khususnya yang berbentuk LKM dengan premi kecil antara Rp20.000—Rp50.000 yang pangsa pasarnya pengusaha mikro kecil menengah (UMKM).

Namun, OJK tidak akan menyentuh segmen koperasi karena masih belum ada kejelasan rantai komando. Sebab, Dinas Koperasi Jatim sendiri tidak berada di bawah Kementerian Koperasi dan UKM.

Penertiban tersebut sesuai dengan UU No.1/2013 tentang LKM. Saat ini, total LKM di Tanah Air mencapai sekitar 600.000 unit. Sementara itu, yang belum berbadan hukum ada 19.334 dan ditarget sudah dikonversi pada 2016.

Untuk menjadikan LKM ke bentuk PT, dibutuhkan kepemilikan saham minimal 60% oleh pemda kabupaten/kota atau BUMDes. Sementara itu, pemodal asing dilarang memiliki sahamnya.

Masih terkait perkreditan mikro, tahun ini Pemprov Jatim akan mengalokasikan mayoritas APBD untuk mengurus usaha rakyat dengan memberikan modal kepada bank UMKM untuk membentuk bank tani dengan suku bunga hanya 6% per tahun.

Yunno menjelaskan bank tani tersebut juga dapat digunakan untuk pembiayaan di sektor maritim. Sayangnya, di Jatim masih belum ada sistem perkreditan khusus untuk perkapalan bagi nelayan.

Gubernur Soekarwo sebelumnya mengatakan bank tani ditujukan untuk membantu peternak dan petani, serta pelaku usaha perkebunan dan kehutanan. Sesuai saran OJK, sambunya, bank tani akan menjadi bagian dari bank UMKM yang sudah berdiri di semua kecamatan di Jatim.

Untuk mendirikan bank tani tersebut, Pemprov Jatim mengguyur penyertaan modal pemerintah sejumlah Rp200 juta bagi bank UMKM. Gubernur yakin suntikan dana tersebut dapat menaikkan aset bank mikro hingga Rp1,7 triliun.

“Kenapa bank UMKM untungnya besar? Karena meskipun bunganya hanya 6% per tahun, sistem pembayaannya mingguan, jadi uangnya terus berputar dengan cepat,” jelasnya.

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

jawa timur
Editor : Hendri Tri Widi Asworo

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

To top