Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

100 HARI JOKOWI-JK: Dua Hal Ini Dianggap Sebagai Prestasi Jokowi-JK

Pengalihan subsidi bahan bakar minyak dan pembentukan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) diklaim menjadi capaian terbesar pemerintah dalam 100 hari kerjanya.
Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Wapres Jusuf Kalla (kiri) dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Ahok Tjahaja Purnama (kanan) menuju pesawat kepresidenan sebelum bertolak ke Korsel di Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu 10 Desember 2015. Jokowi beserta rombongan ke Korsel untuk menghadiri ASEAN-Republik of Korea Summit./Antara
Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Wapres Jusuf Kalla (kiri) dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Ahok Tjahaja Purnama (kanan) menuju pesawat kepresidenan sebelum bertolak ke Korsel di Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu 10 Desember 2015. Jokowi beserta rombongan ke Korsel untuk menghadiri ASEAN-Republik of Korea Summit./Antara

Kabar24.com, JAKARTA—Pengalihan subsidi bahan bakar minyak dan pembentukan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) diklaim menjadi capaian terbesar pemerintah dalam 100 hari kerjanya.

Sofyan Djalil, Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, mengatakan subsidi BBM sudah lama menjadi masalah dalam APBN yang tidak dibereskan.

Saat ini, Presiden telah mengambil kebijakan yang memangkas subsidi BBM dan mengalihkannya untuk sektor lain.

“Kami berhasil mereformasi birokrasi PTSP yang sekian tahun tidak terbentuk. Kami juga berhasil melakukan reformasi birokrasi lebih lanjut di sektor perekonomian,” katanya di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (28/1/2015).

Sofyan menuturkan saat ini Indonesia memiliki ruang fiskal dan kondisi moneter yang lebih baik dibandingkan sebelumnya.

Hal tersebut membuat investor lebih tertarik untuk mengetahui perkembangan di dalam negeri untuk menanamkan modalnya.

Menurutnya, Presiden Joko Widodo selalu mengawasi kebijakan yang diambil pemerintah terkait perekonomian nasional.

Dengan begitu, Presiden dapat memastikan seluruh target yang telah ditetapkan sebelumnya benar-benar tercapai, dan mengetahui permasalahan yang perlu segera diselesaikan.

“Presiden ingin mendengar apa kebijakan moneter Bank Indonesia dan OJK, bagaimana kondisi pasar, dan assessment Bank Indonesia terhadap kondisi ekonomi,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah harus segera menyelesaikan persoalan hukum yang berpotensi mengganggu iklim investasi dan perekonomian di dalam negeri, termasuk persoalan yang melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Lili Sunardi
Editor : Saeno
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper