Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

100 HARI JOKOWI-JK: Dua Hal Ini Dianggap Sebagai Prestasi Jokowi-JK

Pengalihan subsidi bahan bakar minyak dan pembentukan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) diklaim menjadi capaian terbesar pemerintah dalam 100 hari kerjanya.
Lili Sunardi
Lili Sunardi - Bisnis.com 28 Januari 2015  |  12:27 WIB
Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Wapres Jusuf Kalla (kiri) dan Gubernur DKI Jakarta Basuki
Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Wapres Jusuf Kalla (kiri) dan Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama (kanan) menuju pesawat kepresidenan sebelum bertolak ke Korsel di Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu 10 Desember 2015. Jokowi beserta rombongan ke Korsel untuk menghadiri ASEAN-Republik of Korea Summit. - Antara

Kabar24.com, JAKARTA—Pengalihan subsidi bahan bakar minyak dan pembentukan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) diklaim menjadi capaian terbesar pemerintah dalam 100 hari kerjanya.

Sofyan Djalil, Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, mengatakan subsidi BBM sudah lama menjadi masalah dalam APBN yang tidak dibereskan.

Saat ini, Presiden telah mengambil kebijakan yang memangkas subsidi BBM dan mengalihkannya untuk sektor lain.

“Kami berhasil mereformasi birokrasi PTSP yang sekian tahun tidak terbentuk. Kami juga berhasil melakukan reformasi birokrasi lebih lanjut di sektor perekonomian,” katanya di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (28/1/2015).

Sofyan menuturkan saat ini Indonesia memiliki ruang fiskal dan kondisi moneter yang lebih baik dibandingkan sebelumnya.

Hal tersebut membuat investor lebih tertarik untuk mengetahui perkembangan di dalam negeri untuk menanamkan modalnya.

Menurutnya, Presiden Joko Widodo selalu mengawasi kebijakan yang diambil pemerintah terkait perekonomian nasional.

Dengan begitu, Presiden dapat memastikan seluruh target yang telah ditetapkan sebelumnya benar-benar tercapai, dan mengetahui permasalahan yang perlu segera diselesaikan.

“Presiden ingin mendengar apa kebijakan moneter Bank Indonesia dan OJK, bagaimana kondisi pasar, dan assessment Bank Indonesia terhadap kondisi ekonomi,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah harus segera menyelesaikan persoalan hukum yang berpotensi mengganggu iklim investasi dan perekonomian di dalam negeri, termasuk persoalan yang melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri.

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

100 Hari Pemerintahan Jokowi-JK
Editor : Saeno

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
To top