Kabar24.com, JAKARTA---Wakil Presiden Jusuf Kalla menuturkan pemerintah belum berniat melakukan perombakan kabinet sebagai evaluasi kinerja pemerintahan yang menginjak hari ke-100.
Kalla menuturkan, evaluasi terhadap jajaran Kabinet Kerja dilakukan dengan intensif. Evaluasi menteri, katanya, tidak terkait dengan momentum tertentu.
"Tidak 100 hari, kapan pun dia selalu dievaluasi," kata JK di kantornya, Selasa (27/1/2015).
Wapres menilai terlalu dini untuk melakukan reshuffle kabinet saat roda pemerintahan baru menginjak hari ke-100.
"Belum. Masa 100 hari langsung reshuffle," imbuhnya.
Perombakan kabinet, kata JK, belum akan dilakukan kendati ada persepsi negatif dari masyarakat terhadap sejumlah menteri yang dinilai tidak cakap.
Salah satunya, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan HAM Tedjo Edhy Purdijatno yang mendapat citra buruk lantaran menyebut pendukung KPK sebagai rakyat tidak jelas.
Terkait hal tersebut, JK mengatakan presiden telah memberikan nasihat kepada Menkopolhukam untuk menggunakan istilah-istilah yang tidak menyinggung masyarakat dan memicu konflik sosial.
"Yang tidak sesuai tentu jangan dipergunakan. Saya juga sudah memberikan pandangan ke Pak Tedjo untuk memakai istilah-istilah yang lebih sesuai lah," pungkasnya.
Salah satu dorongan untuk mereshuffle Menkopolhukam datang dari Koordinator Kontras Haris Azhar.
"Kalau dia menuduh kami tidak jelas, kami mau bilang dia yang tidak jelas. Menteri seperti itu harus di-reshuffle," kata Haris.
