Bisnis.com, JAKARTA--Sejumlah politikus dan anggota dewan menilai kinerja 100 hari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Kabinet Kerja masih mengecewakan.
Syarief Hasan, Ketua Harian Partai Demokrat, mengatakan kinerja Jokowi belum ada sesuatu yang menonjol. "Terus terang, prestasinya apa ya? Saya enggak tahu. Yang ada malah permasalahan semakin rumit," katanya di Kompleks Gedung Parlemen, Selasa (27/1/2015).
Syarief mencontohkan kisruh yang terjadi antara dua institusi hukum, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri yang berawal dari penetapan tersangka calon tunggal kapolri Komjen Pol Budi Gunawan.
Selain itu, penenggelaman kapal dengan alat utama sistem pertahanan (alutsista) oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. "Itu menyalahi aturan. Kapal itu dilubangi saja sudah tenggelam," katanya.
Menurutnya, belum terlihatnya kinerja Jokowi dan kabinetnya itu lantaran belum adanya ketegasan dari Jokowi sebagai kepala negara. "Meski demikian, kita kasih kesempatan dulu. Mungkin Jokowi tidak memprioritaskan kinerja dalam 100 hari."
Belum adanya ketegasan Jokowi juga diungkap oleh Tantowi Yahya, politikus Partai Golkar, anggota Komisi I DPR. Menurutnya, Jokowi tidak tegas dalam melaksanakan pemerintahan. Padahal sebelum Jokowi, publik pernah memberikan stempel tersebut kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Namun ternyata, Jokowi lebih peragu lagi. Dalam hal ini, SBY ragu tapi benar. Kalau Jokowi ragu, terkadang tidak konstitusional. Menabrak aturan. Contohnya, a.l. implementasi program Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat yang seharusnya dibahas dengan DPR. Ini langsung aja."
Saat ini, sambungnya, mandat ada di Jokowi, sehingga dia berhak menentukan arah sendiri dan menepis 'tangan-tangan' lain yang berisiko menganggu pemerintahannya. Dalam hal ini, publik sangat berharap setelah 100 hari ini ada perbaikan menonjol karena publik sudah mulai bergejolak.
Buktinya, jika saat ini menyimak media sosial, yang memprotes itu bukan dari Koalisi Merah Putih (KMP) yang terdiri dari partai-partai oposan. Tapi dari pendukung Jokowi sendiri. Bahkan dari partai-partai pendukungnya sendiri. "Ini harus ditanggapi serius oleh Jokowi."
Sementara itu Effendi Simbolon, politikus PDIP, partai pengusung Jokowi dalam Pilpres 2014, sepakat dengan Tantowi. "Dalam 100 hari pemerintahan Jokowi, memang ada celah-celah yang berisiko sekali untuk dilakukan proses menjatuhkan. Dari awal memang terlihat instrumen dalam pemerintahan belum cukup baik. Itu poinnya."
Untuk itu, Effendi meminta, agar Jokowi segera melakukan pembenahan sesuai konstitusi. "Sebagai teman, saya mengingatkan adanya risiko itu. Jangan sampai, kesalahan atau belum adanya rupa kinerja, dimanfaatkan oleh lawan," kata anggota Komisi VII DPR.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
