Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

BPJS Kesehatan Pekanbaru Minta Dukungan Pemda

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Pekanbaru meminta pemerintah daerah menambah fasilitas kesehatan di daerahnya. Permintaan ini dilakukan mengingat hingga saat ini fasilitas kesehatan pendukung layanan BPJS masih kurang.
Arif Gunawan
Arif Gunawan - Bisnis.com 22 Januari 2015  |  18:07 WIB
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Pekanbaru meminta pemerintah daerah menambah fasilitas kesehatan di daerahnya.  - JIBI
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Pekanbaru meminta pemerintah daerah menambah fasilitas kesehatan di daerahnya. - JIBI

Bisnis.com, PEKANBARU – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Pekanbaru meminta pemerintah daerah menambah fasilitas kesehatan di daerahnya. Permintaan ini dilakukan mengingat hingga saat ini fasilitas kesehatan pendukung layanan BPJS masih kurang.

Kepala Cabang BPJS Kesehatan Pekanbaru Mairiyanto mengatakan salah satu kendala dalam melayani pasien yang menjadi anggota BPJS adalah minimnya faskes mitra.

“Akibat faskes yang minim, banyak pasien yang ditolak dan tidak mendapatkan pelayanan kesehatan. Kondisi ini merata dari Pekanbaru sampai ke kota kabupaten,” katanya, Kamis (22/1/2015).

Bahkan situasi yang lebih berat dihadapi pasien peserta BPJS di beberapa kabupaten seperti Kampar yang hanya memiliki satu faskes rujukan. Kondisi ini menyebabkan beban pelayanan kesehatan yang diterima faskes tingkat provinsi bertambah berat.

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arifin Ahmad sebagai faskes rujukan tingkat provinsi selalu dipenuhi pasien BPJS Kesehatan dan kewalahan menampung pasien baru. Menurut Mairiyanto perlu dukungan dari pemerintah daerah untuk menambah faskes baru guna peningkatan pelayanan bagi pasien dan peserta BPJS.

Dengan adanya dukungan pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten kota, masalah faskes pendukung yang kurang dapat teratasi dan pelayanan bagi pasien dapat dilakukan lebih optimal.

“Kami hanya sebagai regulator penyedia sistem jaminan sosial kesehatan, sedangkan yang memiliki kewenangan membangun puskesmas dan rumah sakit ada di pemerintah. Kami harapkan dukungannya untuk bersama-sama mengatasi masalah ini,” katanya.

Wakil Ketua DPRD Riau Sunaryo mengatakan Pemerintah Provinsi Riau memiliki komitmen mewujudkan layanan kesehatan dan fasilitas pendukung yang baik untuk masyarakat di seluruh wilayah Riau. Dukungan itu diwujudkan dalam bentuk alokasi anggaran kesehatan yang ditargetkan mencapai 10% setiap tahunnya, meski kadang tidak mencapai angka itu.

“Tahun ini anggaran kesehatan yang sudah disahkan mencapai sekitar 8% dari total APBD Riau yang senilai Rp10,7 triliun. Dengan dukungan ini kami juga mengharapkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat terus membaik,” katanya.

Selain dalam bentuk dukungan anggaran dari Pemprov Riau, pihaknya juga mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk membangun fasilitas kesehatan minimal ruangan rawat inap kelas III di semua RSUD kabupaten.

Sunaryo menambahkan dengan kerja sama antara pemerintah provinsi serta kabupaten dan kota di Riau, masalah kekurangan faskes yang dikeluhkan oleh BPJS Kesehatan dapat segera teratasi sehingga pelayanan kesehatan bagi pasien semakin membaik.

Menurut data BPJS Kesehatan saat ini di Riau ada 238 klinik yang telah bekerja sama dan menjadi mitra BPJS Kesehatan sebagai faskes tingkat I. Adapun di Pekanbaru, hampir semua rumah sakit dan klinik telah bekerja sama kecuali Rumah Sakit Eka Hospital dan Santa Maria yang ditargetkan bisa terjalin pada bulan depan.

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

bpjs
Editor : Martin Sihombing

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
To top