Kabar24, JAKARTA—Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi (KPDT) ancam akan mengusulkan pencabutan izin perusahaan kepada Kementerian Perindustrian terkait dengan konflik lahan maupun masalah perburuhan yang t merugikan masyarakat pedesaan dan kerap kali erjadi di pelbagai wilayah pedesaan di Indonesia.
Menteri PDT Marwan Jafar mengatakan hal tersebut dalam kunjungannya ke kantor Bisnis Indonesia pada Senin (19/1/2015).
Dia mengungkapkan banyak persoalan yang terjadi antara perusahaan besar dengan masyarakat yang melakukan transmigrasi, terutama sektor perkebunan sawit.
Ketika tak mengindahkan peringatan, dia mengatakan, langkah selanjutnya pun ditempuh yakni mengusulkan pencabutan izin perusahaan yang diduga bermasalah kepada Kementerian Perdagangan. Salah satu masalah yang dihadapi masyarakat adalah pencaplokan lahan.
“Kami akan membawa proses sebagai tindak lanjut, misalnya ke Kementerian Perindustrian untuk mencabut izinnya, kalau mereka tak mengindahkan [masalah yang merugikan masyarakat],” kata Marwan menjawab pertanyaan dalam forum diskusi tersebut.
Tak hanya soal lahan, Marwan juga menuturkan pihaknya juga dapat bekerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja terkait dengan dugaan masalah pada buruh. Dia mengungkapkan pihaknya memiliki sejumlah cara untuk melakukan intervensi terhadap perusahaan, yang diduga merugikan masyarakat dalam operasi bisnisnya.
Di sisi lain, dia mengungkapkan, pihaknya tetap mencari mekanisme yang menguntungkan semua pihak dalam hal tersebut. Marwan memaparkan Indonesia tetap membutuhkan investasi baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.
Pada awal Januari, Marwan melakukan kunjungan mendadak ke sejumlah desa di kawasan industri Jababeka, Bekasi, Jawa Barat. Selama perjalanan, dia menemukan drainase tak layak, bau tak sedap dari limbah industri dan memperoleh informasi tentang tak diperhatikannya warga lokal oleh perusahaan yang berlokasi di sana.
Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat sejumlah masalah lahan sepanjang dalam 2 tahun terakhir didominasi oleh dua sektor, yakni perkebunan sawit skala besar dan infrastruktur. Indonesia adalah produsen minyak sawit terbesar dunia dengan produksi mencapai sekitar 26 juta ton pada akhir 2014.
Salah satu prioritas kerja KPDT adalah gerakan desa mandiri pada 5.000 desa serta melakukan pendampingan kapasitas kelembagaan dan aparatur desa.
