Kabar24.com, JAKARTA -- Desakan agar Presiden Jokowi membatalkan pencalonan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri terus mengalir.
Koalisi Mahasiswa Indonesia di Australia meminta Presiden Joko Widodo konsisten dengan janjinya saat kampanye yaitu mendukung gerakan pemberantasan korupsi, terutama mengingat persoalan pencalonan Kapolri saat ini.
Siaran pers Koalisi Mahasiswa Indonesia di Australia yang diterima di Jakarta, Kamis (15/1/2015), menyatakan konsistensi harus ditunjukkan dengan menarik pencalonan Komjenpol Budi Gunawan sebagai Kapolri dan mencalonkan kandidat berintegritas sebagai pimpinan lembaga Kepolisian.
Menurut Koalisi, pencalonan Budi Gunawan melanggar janji kampanye karena dalam Nawa Cita, Joko Widodo berjanji untuk mengangkat Kapolri yang profesional, bersih dan berintegritas.
Presiden juga dinilai tidak konsisten karena saat mencalonkan Budi Gunawan tidak melibatkan KPK dan PPATK, seperti yang dilakukannya pada saat memilih menteri Kabinet Kerja.
Bahkan saat itu, Koalisi mengingatkan bahwa Budi Gunawan juga masuk dalam daftar yang tidak direkomendasikan oleh KPK untuk dipilih sebagai Menteri.
Koalisi juga menyorot langkah DPR yang tetap melanjutkan uji kelayakan dan kepatutan pada saat BG telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.
DPR, ujar Koalisi, seharusnya paham uji kelayakan dan kepatutan seharusnya mengedepankan etik dan tidak bias menggunakan tameng prinsip praduga tidak bersalah.
DPR, karena itu dinilai seolah-olah ingin menunjukkan sebagai lembaga superior yang tidak menghargai penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK.
Sejumlah sosok yang tergabung dalam Koalisi Mahasiswa Indonesia di Australia antara lain J Danang Widoyoko (mantan Koordinator ICW), Usman Hamid (mantan Koordinator Kontras) dan Yuna Farhan (mantan Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran).
Sementara itu, Sekretaris Kabinet Andi Wijayanto menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo akan segera membahas calon Kapolri yang sudah disetujui oleh DPR.
"Akan ada dua pertemuan lagi untuk membahas opsi yang akan diambil," kata Andi usai pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis.
