Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

CALON KAPOLRI TERSANGKA: ICW Ganjar Jokowi Kartu Merah

Staf Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Lola Easter, mengungkapkan saat ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) seharusnya sudah mendapatkan ganjaran "kartu merah".
Dua peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Lola Easter (kiri) dan Aradila Caesar menutup mata dengan kain hitam bertuliskan Kapolri saat konferensi pers di Jakarta, Minggu (11/1)./Antara
Dua peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Lola Easter (kiri) dan Aradila Caesar menutup mata dengan kain hitam bertuliskan Kapolri saat konferensi pers di Jakarta, Minggu (11/1)./Antara

Kabar24.com, BANDUNG— Staf Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Lola Easter, mengungkapkan saat ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) seharusnya sudah mendapatkan ganjaran "kartu merah".

SIMAK: CALON KAPOLRI TERSANGKA: Ada Perpecahan di Antara KPK-Polri?

Dia menilai Jokowi telah melakukan dua kesalahan dalam memilih jajaran kabinet di pemerintahan. Menjadikan kalangan partai politik pada jabatan strategis di pemerintahan merupakan kebijakan yang harus diganjar 'kartu kuning', seperti Menteri Hukum dan HAM dan Jaksa Agung.

"Sekarang Jokowi malah mengajukan Budi Gunawan yang sejak 2010 sudah dibahas memiliki rekening gendut. Harusnya Jokowi sudah dijatuhi 'kartu merah'," ujarnya di Bandung, Kamis (15/1/2015).

Lola menegaskan ganjaran kartu merah oleh ICW bisa berakibat fatal pada pemerintahan Jokowi, terutama akan berpengaruh terhadap justifikasi masyarakat tentang Jokowi saat kepemimpinannya belum 100 hari.

Pengajuan nama Budi Gunawan sebagai calon kapolri dengan status tersangka menjadi satu pelajaran besar dalam pemberantasan korupsi.

Sementara itu, staf Divisi Penanganan Kasus Lembaga Bantuan Hukum Bandung Destri Tsuraya mengharapkan KPK tetap konsisten dan segera menindaklanjuti nama-nama yang sudah dinyatakan sebagai tersangka tindak pidana korupsi sebagai langkah konkret pemberantasan korupsi.

 "Upaya pemberantasan korupsi juga butuh partisipasi masyarakat dalam memantau dan mengkritisi berbagai informasi publik yang semakin terbuka, termasuk dari pemerintah daerah bisa diakses dengan mudah," ujarnya.

Dia menambahkan, masyarakat juga sebaiknya pro-aktif jika menemukan kasus-kasus yang berbau tindak pidana korupsi meskipun skalanya masih kecil. Hal tersebut juga bisa dibantu media. (Kabar24.com)

BACA JUGA:

CALON KAPOLRI TERSANGKA: ICW Desak Jokowi Batalkan Budi Gunawan Sebagai Kapolri

Leukimia Kanker Paling Banyak Diderita Anak Indonesia

EKSEKUSI TERPIDANA MATI: Sebelum Dieksekusi Rani Puasa 40 Hari

 

 

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Afif Permana
Editor : Nancy Junita
Sumber : Bisnis.com
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper