Kabar24.com, NEW DELHI– Pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi mulai menyoroti regulasi akuisisi lahan yang selama ini dinilai menyulitkan ekspansi negara. Kabinet Modi menuntut regulasi yang mempermudah proses pembelian lahan oleh korporasi.
Kabinet Modi dalam sebuah rapat parlemen yang digelar Senin malam lalu dengan spesifik mengemukakan bahwa pemerintah ingin menggenjot pembangunan infrastruktur di sejumlah area pinggiran negara itu.
“Nantinya kita akan membangun wilayah-wilayah pinggiran India, memaksimalkan akses listrik, perumahan, dan beberapa koridor industri. Ini membutuhkan setidaknya 80% lahan yang saat ini masih dimiliki warga,” kata Menteri Keuangan Arun Jaitley di New Delhi, Senin (29/12/2014) malam.
Untuk dapat membahas lebih detail rencana perubahan regulasi akuisisi lahan, kabinet hrus menunggu jadwal sidang parlemen berikutnya, yaitu Februari mendatang.
Pemerintah sebelumnya beberapa kali menggelar rapat dengar pendapat, dan memahami bahwa akan muncul dampak sosial dari kebijakan akuisisi lahan yang memang belum gencar dilakukan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir.
Namun Modi yang berkomitmen menggenjot kinerja manufaktur negara itu dan berambisi mengganungkan produk-produk Made in India harus menempuh jalan ini, yang diyakini memiliki daya dorong pertumbuhan tinggi.
“Prosedur sebelumnya memaksa korporasi untuk mengurus akuisisi lahan bertahun-tahun lamanya. Bagaimanapun, pemangku kepentingan setidaknya menyediakan biaya hingga empat kali lipat harga sesungguhnya,” ungkap seorang ahli saat rapat regulasi akuisisi lahan.
Sayangnya, tidak hanya upaya memudahkan akuisisi lahan, beberapa program reformasi Modi terganjal kesepakatan di tingkat parlemen. Pada 23 Desember lalu, rencana Modi untuk meningkatkan kepemilikan saham di sektor asuransi pun terhambat di sidang parlemen. (Kabar24.com)
