Bisnis.com, JAKARTA--Kepengurusan Golkar hasil Musyawarah Nasional Bali dan Jakarta sepakat rekonsiliasi atau islah untuk menyelesaikan dualisme kepemimpinan di internal partai tersebut.
"Hasil pertemuan tadi, pertama kubu (Munas) Bali dan Ancol sepakat mengutamakan jalur islah, rekonsiliasi, rujuk, dan musyawarah mufakat terkait adanya perbedaan dan perpecahan yang terjadi di internal Golkar," kata anggota tim runding kubu Agung Laksono, Priyo Budi Santoso.usai pertemuan diantara kedua kubu di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Selasa (23/12/2014)
Dia menjelaskan kedua pihak menghindari sejauh mungkin cara-cara melalui Mahkamah Partai maupun pengadilan. Menurut dia, penyelesaian masalah melalui jalur pengadilan akan memakan waktu lama yaitu sekitar 1,5 sampai dua tahun sehingga berdampak negatif bagi internal partai.
"Kalau melalui jalur pengadilan pasti energi yang dihabiskan akan besar dan Golkar rugi pada Pemilu Gubernur karena kami tidak bisa mengusung calon karena kepengurusan kembar," ujarnya seperti dikutip Antara.
Hasil kedua menurut Priyo, kedua kubu sepakat bahwa kepengurusan kembar dan perselisihan cukup dilokalisir di Jakarta atau di tingkat pusat. Menurut dia, jangan sampai perselisihan itu merembet hingga ke tingkat provinsi, kecamatan bahkan desa.
"Kebijakan kami agar segenap mesin partai Golkar untuk tidak melakukan langkah yang bisa memanaskan situasi ke arah perpecahan," ujarnya.
Ketiga, ujar dia, kedua kubu sepakat bahwa tanggal 8 Januari 2015 akan dilakukan perundingan lanjutan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.
Priyo mengatakan pertemuan lanjutan tanggal 8 Januari 2015 itu termasuk membahas mengenai masih adanya perbedaan pandangan mengenai Munasi Riau 2009.
"Nanti akan kami coba rundingkan karena masing-masing memiliki argumen terkait Munas Riau 2009," katanya.
Selain itu dia menjelaskan dalam pertemuan itu sudah mengerucut adanya kemungkinan islah struktur, personil, dan rekonsiliasi yang sifatnya cukup pembicaraan melalui Munas yang bersifat rekonsiliatif.
Islah, menurut dia, merupakan bagian yang tidak terpisahkan namun belum rinci dibahas menjadi bahan penting untuk pertemuan 8 Januari 2015.
TETAP PENYEIMBANG
Sementara itu, juru runding dari kubu Aburizal Bakrie, Theo L Sambuaga mengatakan dalam pertemuan itu disepakati bahwa tanggal 8 Januari 2015 akan dibicarakan mengenai hal yang bersifat substantif untuk mencapai islah.
Selain itu, dalam pertemuan lanjutan itu juga akan dibicarakan metode rekonsiliasi pengurus apakah bentuknya personalia atau digabung sehingga harus dibicarakan lebih rinci.
Selain itu, dia mengatakan dalam pertemuan tersebut disampaikan keinginan kubu ARB yang tetap menginginkan Golkar sebagai penyeimbang pemerintah.
"Mendukung dan menjaga kebijakan-kebijakan pemerintah yang pro rakyat namun senantiasi mengkritisi yang tidak berpihak pada masyarakat," ujarnya seperti dikutif TvOne.
