Bisnis.com, JAKARTA – Forum Kerja Oikumene Gereja Papua menolak rencana kedatangan Presiden Jokowi untuk merayakan Natal tingkat nasional di Papua pada 27 Desember.
“Kami menolak kedatangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk merayakan Natal di Papua. Kami sedang berduka. Saudara-saudara kami mati di Paniai kena tembak,” ujar Ketua Sinode Gereja Kemah Injil Papua Pendeta Benny Giay ketika memberikan keterangan pers di Kota Jayapura, Papua, Kamis, seperti dilansir antarapapua.com.
Benny Giay yang didampingi Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua (PGBP) Pendeta Socratez Sofyan Yoman dan Pendeta Selvi Titihalawa tergabung dalam FKOGP itu menyerukan seruan moral dengan harapan agar kasus Paniai bisa segera diungkap.
Menurut Giay, Forum Gereja Papua menolak rencana kehadiran Presiden Jokowi dalam perayaaan Natal, sementara di Paniai ada warga yang tewas tertembak. Apa lagi, perayaan Natal di Papua diperkirakan akan menghabiskan dana milyaran rupiah.
"Berita damai apa yang akan dibawa ke Papua? Jika kami sedang berduka, percuma dirayakan Natal bersama kalau kami terluka," katanya. Benny meminta kepada Presiden Jokowi agar segera membentuk tim independen untuk mengusut kasus tertembaknya warga sipil di Paniai.
"Saya juga bagian dari tim yang mendukung Jokowi jadi presiden. Tetapi menolak jika presiden menghabiskan uang untuk perayaan Natal dengan suasana duka kami. Kami ingin masalah ini diusut tuntas," katanya.
Menurut dia, "Jokowi sama saja dengan presiden-presiden terdahulu, datang satu hari natal, tapi kekerasan jalan terus. Yang kami minta Jokowi buat kebijakan yang benar-benar menyentuh hati orang Papua."
Mengenai kebijakan yang menyentuh bagi orang Papua, Pendeta Socrates Sofyan Yoman mengatakan sudah saatnya Presiden Jokowi membangun komunikasi yang konstruktif, berdialog secara komprehensif dengan hasil dan tujuan yang nyata bagi orang Papua.
"Lewat dialog yang komprehensif, Pak Presiden Jokowi bisa lakukan itu. Kalau hanya berdiam tanpa pernyataan, kami rakyat Papua dirugikan," katanya.
Pendeta Titihalawe menambahkan alasan FKGOP menolak rencana kedatangan Presiden Jokowi adalah pemerintahannya belum mengambil tindakan untuk mengungkap kasus Paniai.
"Semula kami tidak menolak kedatangan Presiden Jokowi, dan kami yakin dia akan melakukan banyak hal untuk Papua. Tapi melihat situasi Paniai yang mencekam karena sejumlah warga sipil dibantai, kami kira Jokowi tidak perlu datang merayakan natal di Papua," katanya.
Titihalawe membandingkan jika presiden-presiden sebelumnya ketika ada kekejian luar biasa seperti kasus di Pania, langsung memberikan pernyataan di media massa lewat juru bicaranya.
"Tapi dalam kasus ini, Presiden Jokowi terkesan berdiam diri, malahan beberapa pejabat aparat keamanan di tingkat pusat menuduh OPM sebagai pelaku penembakan, padahal butuh pembuktian," katanya.
JADWAL NATAL JOKOWI
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo beserta Ibu Negara Iriana Joko Widodo direncanakan hadir pada perayaan Natal Nasional 2014 yang dijadwalkan digelar pada 27 Desember nanti di Lapangan Lanud Jayapura, Kabupaten Jayapura, Papua.
"Pak Presiden Jokowi direncanakan hadir pada Natal Nasional di Jayapura," kata Ketua I panitia daerah pelaksanaan Natal nasional 2014, Pdt Lipiyus Biniluk di Kota Jayapura, Selasa malam (3/12/2014).
Hanya saja mantan Ketua Sinode Gereja Injil Di Indonesia (GIDI) Papua itu mengaku belum bisa memastikan siapa saja pejabat yang akan hadir bersama mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
"Untuk rombongan yang akan hadir selain Presidenn Jokowi, kami belum mendapat konfirmasi dari panitia nasional," katanya.
Dia mengatakan sebagai panitia daerah pelaksanaan perayaan Natal Nasional 2014 di Papua, pihaknya mulai melakukan rapat dan pertemuan guna membahas berbagai kesiapan, mulai dari urusan akomodasi, transportasi, perlengkapan, keamanan, konsumsi, dokumentasi dan susunan acara, penginapan serta hal lainnya.
"Yang terpenting adalah bagaimana perayaan Natal Nasional yang pertama kali di Papua sukses dan berjalan lancar," katanya.
Mengenai besaran anggaran pelaksanaan kegiatan rohani tersebut, Pdt Lipiyus Biniluk yang juga Komisaris Utama Bank Papua itu memperkirakan akan menelan biaya sebesar Rp20 miliar.
"Anggaran sebesar itu hanya bersifat sementara, karena kami masih menghitung semua biaya dari sejumlah seksi, tetapi diperkirakan tidak akan lebih dari Rp20 miliar," katanya.
Informasi yang diterima Antara, Presiden Joko Widodo bersama rombongan akan tiba di Jayapura pada 26 Desember 2014, kemudian berkunjung ke Wamena, Kabupaten Jayawijaya dan kembali ke Jayapura pada 27 Desember 2014 guna peresmian sejumlah pasar di daerah itu dan malamnya menghadiri perayaan Natal Nasional di lapangan Lanud Jayapura, Kabupaten Jayapura.
Masyarakat Papua dan Papua Barat memang menunggu kehadiran Presiden Jokowi merayakan Natal bersama rakyat di ujung timur Indonesia itu.
“Perayaan Natal bersama masyarakat Papua adalah janji Joko Widodo sebelum dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia,” kata kata Tokoh Intelektual Pemuda Papua Barat Dorteus Mathias Mandacan di Manokwari, Sabtu (6/12/2014).
Dia mengatakan janji itu diucapkan oleh Jokowi dalam pertemuan bersama sejumlah tokoh Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua dan Papua Barat sebelum dirinya dilantik menjadi Presiden.
Oleh sebab itu, katanya, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo harus menepati janjinya merayakan Natal bersama rakyat Papua pada Desember 2014.
"Suatu kebanggaan yang tak ternilai bagi rakyat Papua dan Papua Barat jika Presiden Jokowi menepati janjinya Natal di tanah Papua," katanya.
Dia menyampaikan bahwa Presiden Jokowi tidak perlu khawatir situasi politik dan keamanan di tanah Papua sebab Papua adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang takkan pernah bisa dipisahkan.
"Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla adalah pilihan rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, sehingga rakyat di tanah Papua siap mendukung kebijakan dan program Jokowi-JK," ujarnya.
Masyarakat di tanah Papua, lanjut dia, berjanji akan tetap mengawal semua program kerja pemerintahan Presiden Jokowi agar berjalan dengan baik dan dirasakan oleh rakyat secara keseluruhan di tanah Papua. (Antara)
