Bisnis.com, JAKARTA--Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah mengakui bahwa kubu Koalisi Merah Putih (KMP) di DPR masih memiliki tafsiran yang berbeda-beda terkait Perppu Pilkada Langsung sehingga masih diperlukan pendalaman.
Menurutnya, saat ini sudah ada dua partai di KMP yang mengkaji Perppu Pilkada, yaitu Golkar dan PAN. Partai Beringin yang sudah melihat isi Perppu memutuskan untuk menolak produk legislasi itu. Sedangkan PAN mendukung meski sebelumnya terjadi pebedaan pendapat di internal partai itu.
"Golkar Menolak, PAN Menerima Perppu. Tentu Demokrat sesuai dengan apa yang telah dikatakan Pak SBY karena Perppu ini produk beliau," ujar Fahri di Gedung DPR, Senin (8/12/2014).
Sementara itu, partai lain seperti PKS, PPP, dan Gerindra masih dalam pembahasan Perppu, ujarnya. Fahri mengatakan massa reses kali ini akan digunakan KMP untuk bertemu dengan mantan presiden Susilo Bambang yudhoyono (SBY) guna membaca efek dan implikasi yang ditimbulkan dari Perppu.
"Sebagian ahli tata negara mengatakan ditolak jelek, diterima juga jelek. Kita ingin memcari celah komplikasi ini agar tidak merugikan pemerintahan dan proses konsolidasi demokrasi ke depan," ujarnya.
