Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah diminta tidak memaksakan pembangunan Pelabuhan Cilamaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, jika proyek itu mengorbankan masyarakat.
Ketua Lembaga Pertanian Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LPNU) Maksum Mahfudz mengingatkan pemerintah tidak bertindak otoriter dalam melaksanakan pembangunan di daerah, termasuk soal rencana pembangunan Pelabuhan Cilamaya.
“Pembangunan apapun jangan sampai mengorbankan masyarakat. Sebab hakikat pembangunan haruslah memperhatikan kemaslahatan bagi masyarakat dan melindungi masyarakat dari kedzaliman,” tandas Maksum, Minggu (30/11/2014).
Dia mengingatkan pemerintah agar tidak bertindak zalim dan mengabaikan suara rakyat sehingga pembangunan malah mengganggu penghidupan rakyat.
"Pemerintah Jokowi agar tidak terjebak pada paradigma pembangunan ala Orde Baru, yang mengabaikan kepentingan masyarakat kecil demi member keuntungan bagi pemodal."
Dia mencontohkan kasus Kedung Ombo dan Freeport yang sampai sekarang belum jelas manfaatnya untuk masyarakat setempat.
“Esensi Amdal, biasanya analisis dampak lingkungan, kelayakan sosialnya dianggap remeh. Padahal seharusnya, kelayakan sosial ini diprioritaskan. Pemerintah sering mengabaikan realitas, penolakan yang terjadi karena beragam hal. Ingatlah kasus Kedungombo yang melahirkan konflik bertahun-tahun. Juga banyak kasus lain yang terjadi akibat mengabaikan suara rakyat,” paparnya.
PBNU, kata Mahfudz, juga tidak akan tinggal diam jika nelayan dan petani di Karawang terzalimi akibat pembangunan Pelabuhan Cilamaya.
“Nelayan dan petani itu teman-teman kita. Mayoritas dari mereka itu Nahdliyin, jadi kami berharap pemerintah jangan meremehkan aspirasi masyarakat kecil ini. Jangan sampai terlalu optimistis dengan mengabaikan kepentingan masyarakat lokal, ini masyarakat kecil sudah bertahun-tahun terzalimi. Kabinet Kerja ini jangan smapai seperti Orde Baru,” tandasnya.
Anggota Fraksi Demokrat DPR RI Khotibul Umam Wiranu, meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub ) realistis dalam merencanakan pembangunan pelabuhan internasional di Cilamaya.
"Terlepas soal teknis MoU dengan Jepang, Menhub harus realistis dari kajian ekonomi maupun dampak serta kerugian yang ditimbulkan dari pembangunan ini," paparnya menanggapi obsesi Menhub Ignatius Jonan untuk mewujudkan pembangunan pelabuhan di Cilamaya.
Di samping itu, menurut Umam, dalam memilih lokasi pembangunan pelabuhan internasional, Kemenhub harus menanggalkan ego sektoralnya. "Kajian dari seluruh departemen kemaritiman serta Angkatan Laut, khususnya kajian Alur Laut Kemaritiman Indonesia (ALKI) harus diperhatikan," tandasnya.
ALKI, kata Umam, sudah punya kajian kemaritiman, termasuk tempat yang layak untuk pelabuhan internasional. "Pembangunan itu penting, tapi perlu diminimalisir dampaknya. Memang perlu investor dari luar, sejauh tidak merugikan, pembangunan kemaritiman itu perlu," ujarnya.
