Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

MENKUMHAM: Bebas Bersyarat Pollycarpus Tak Bisa Dihalangi

Pemerintah mengklaim tidak bisa menghalangi hak bebas bersyarat Pollycarpus Budihari Priyanto. Kebebasan Pollycarpus adalah konsekuensi dari masa hukuman yang dijatuhkan pengadilan.
Demis Rizky Gosta
Demis Rizky Gosta - Bisnis.com 30 November 2014  |  19:06 WIB
Menteri Hukum Dan HAM Yasona Laoly. - Antara
Menteri Hukum Dan HAM Yasona Laoly. - Antara
Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah mengklaim tidak bisa menghalangi hak bebas bersyarat Pollycarpus Budihari Priyanto. Kebebasan Pollycarpus adalah konsekuensi dari masa hukuman yang dijatuhkan pengadilan.
 
Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan Presiden Joko Widodo tidak ingin mengintervensi hukum. Proses hukum Pollycarpus sudah berlangsung dan Kementerian Hukum dan HAM menjamin pembebasannya sudah sesuai aturan.
 
“Proses hukumnya itu sudah berlangsung, Presiden sebagai ekskutif tidak memiliki keinginan untuk melakukan intervensi ke situ,” kata Andi di depan Bina Graha, Minggu (30/11/2014).
 
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan pemerintah harus memberikan semua orang perlakuan hukum yang sama, termasuk terpidana pelaku pembunuhan aktivis HAM, Munir, Pollycarpus.
 
Dia menjelaskan Pollycarpus sudah memiliki hak bebas bersyarat setelah melalui lebih dari 2/3 masa hukuman sejak 2012. Pemerintah, tegas Yasonna, tidak bisa menunda kembali pembebasan bersyarat Pollycarpus.
 
“Jadi saya kira ini lah waktunya yang tepat, kita sudah mempertimbangkan banyak hal. Dia [Pollycarpus] punya hak, dan azas kesamaan di mata hukum juga harus kita lakukan, jadi ini menurut kami tidak ada masalah,” katanya di Bina Graha, Minggu (30/11/2014).
 
Yasonna meminta Komnas HAM dan pihak lain yang meminta pembebasan Pollycarpus ditangguhkan tidak tebang pilih dalam penegakan HAM. Mereka juga harus menghormati hak asasi Pollycarpus sebagai narapidana.
 
Dia juga meminta keputusan pemerintah memberikan bebas bersyarat Pollycarpus tidak dikaitkan dengan kegagalan penangkapan aktor intelektual pembunuhan Munir dan berat hukuman yang pantas atas pembuhan aktivis HAM tersebut.
 
Kemenkumham, tegasnya, hanya bertanggung jawab atas pembinaan pelaku kejahatan. Berat hukuman 14 tahun Pollycarpus adalah putusan pengadilan, termasuk pengurangan masa hukuman.
 
“Jadi yang menghukum itu, kalau mau berat kan di pengadilan, urusan kami membina bukan membinasakan,”  kata Yasonna.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

menkumham
Editor : Martin Sihombing
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top