Bisnis.com, DEPOK- Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengimbau agar Presiden Joko Widodo memiliki juru bicara.
"Jubir itu bisa Mensesneg bisa juga Menkominfo agar penjelasan pemerintah satu dan tidak simpang siur," paparnya dalam postingannya di Twitter, Minggu (30/11/2014).
Menurut Yusril, usai sidang kabinet, paripurna maupun rapat terbatas serta menerima tamu penting, Presien Jokowi harus menjelaskan isi pertemuan tersebut ke publik.
Ucapan presiden tersebut, katanya merupakan 'sabdo pandito ratu' ucapan seseorang yang bijaksana maupun dan dihormati. "Oleh karena itu Jokowi harus konsisten dengan ucapannya. Jangan mencla-mencle, hari ini ngomong lain, besok lain lagi," katanya.
Yusril menuturkan Jubir Presiden dinilai penting. Apabila sikap Jokowi terus bersikap seperti itu, katanya, lama kelamaan kewibawaan Presiden Jokowi akan terkikis dan akhirnya pupus.
Dia menambahkan sikap dan kebijakan presiden yang telah disamapikan atau diputuskan bisa saja berubah karena situasi. Hal itu tidak masalah asalkan perubahan sikap dan keputusan itu, dijelaskan penyebabnya, sehingga rakyat bisa memakluminya.
"Yang menjelaskan itu bisa presiden bisa juga Mensesneg atau Menkominfo agar tidak simpang siur," papar Yusril.
Dia menambahkan setiap kali usai sidang kabinet, apabila perlu pemerintah membayar waktu siaran televisi swasta sekitar setengah jam untuk menjelaskan isi kabinet.
Hal tersebut bertujuan agar rakyat mengetahui apa yang dikerjakan dan direncanakan pemerintah dan untuk menjamin keakuratan informasi.
Menurutnya, dalam menginformasikan penjelasan, pemerintah harus bersikap lugas, jangan sampai menyembunyikan sesuatu apalagi menutupi kesalahan dengan bahasa tidak jelas.
Pemerintah yang jujur dan konsisten dalam ucapan dan perbuatan, paparnya, akan dicintai rakyat dan bertahan lama. "Masukan ini sudah saya sampaikan secara lisan pada pemerintahan Jokowi. Agar publik tahu saya tidak diam melihat perkembangan saya twit di sini," paparnya.
