Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia menyuarakan pentingnya mencegah kejahatan laut, terutama melalui penyusunan dan penegakan regulasi terkait.
Direktur Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri RI Hasan Kleib menyampaikan Indonesia akan memperjuangkan kerangka kerjasama multilateral pencegahan kejahatan laut di bawah Konvensi PBB United Nations Convention Against Transnational Organised Crime (UNTOC).
“Indonesia akan memprioritaskan pencegahan dan pemberantasan illegal, unregulated, unreported fishing, perdagangansatwa liar dan hasil hutan serta pembalakan liar,” ungkap Hasan dalam kata sambutannya saat membuka Seminar Nasional Refreksi Presidensi Indonesia seperti dikutip Bisnis pada siaran pers yang dipublikasikan Kemenlu, Kamis (27/11).
Adapun, Hasan menuturkan, gagasan tersebut akan dipersiapkan sebaik mungkin untuk diajukan pada tingkat internasional melalui Crime Congress yang dilaksanakan di Doha, 12-19 April 2015 mendatang.
Sementara itu, Duta Besar tetap Indonesia untuk PBB Rachmat budiman menyampaikan bahwa Indonesia akan memperkuat perannya dalam mengatasi tindakan kriminal dunia yang terorganisasi.
“Pengalaman Indonesia sebagai Presiden Konferensi Para Pihak sesi keenam UNTOC tahun 2012-2014 menjadi modal untuk semakin memperkuat peran Indonesia dalam kerja sama internasional untuk memberantas kejahatan transnasional terorganisir yang menjadi prioritas nasional,” kata Rachmat di kesempatan yang sama.
Seperti diketahui, pemberantasan perlahan kejahatan transnasional yang terorganisasi merupakan komitmen negara-negara dunia saat menyusun agenda Post-2015 Development Agenda.
Beberapa isu lain yang juga menjadi perhatian UNTOC misalnya perdagangan manusia, pemberantasan korupsi, perlindungan benda dan cagar budaya, pencegahan tindak pencucian uang, dan pemeliharaan keamanan cyber
