Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Bank Indonesia Siapkan Banten Incorporated

Guna meningkatkan daya saing ekonomi dan kematangan tata kelola pemerintahan, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten tengah merancang cetak biru sistem ekonomi Banten Incorporated.
Kontribusi sektor industri atas roda perekonomian di Banten hampir mencapai 60%. /Antara
Kontribusi sektor industri atas roda perekonomian di Banten hampir mencapai 60%. /Antara

Bisnis.com, TANGERANG—Guna meningkatkan daya saing ekonomi dan kematangan tata kelola pemerintahan, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten tengah merancang cetak biru sistem ekonomi Banten Incorporated.

Budiharto Setyawan, Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Banten, mengatakan cetak biru penyatuan sistem ekonomi ini akan mengakomodir seluruh sektor baik dari segi jalur koordinasi antar lembaga, tata kelola administrasi serta pengembangan dan penggalian potensi ekonomi baru.

“Sistem ini akan menjadi jendela keunggulan dan peluang ekonomi daerah yang harus terus dipacu kontribusinya. Melibatkan seluruh stakeholder seperti pemerintah provinsi, kota/kabupaten, kamar dagang dan industri, perbankan dan Bank Indonesia,” ujarnya kepada Bisnis.com, Rabu (26/11/2014).

Menurutnya, Plt. Gubernur Banten Rano Karno telah menyatakan ketertarikannya atas penyusunan bersama cetak biru Banten Incorporated. Setelah ini, seluruh program dan sistem yang ada di instansi pemerintahan daerah akan segera diintegrasikan.

Berbeda dengan Jabar Incorporated yang sebelumnya sudah diluncurkan oleh Kanwil BI Wilayah VI, di mana sektor ekonomi yang terlebih dahulu digali potensinya adalah pertanian dan peternakan, Banten Incorporated lebih mengedepankan potensi industri.

Menurutnya, saat ini kontribusi sektor industri atas roda perekonomian di Banten hampir mencapai 60%. Sektor ini penyerap tenaga kerja terbanyak, namun, pertumbuhan tiap tahunnya justru mengalami penurunan.

Kepala Bidang Industri Agro dan Kimia Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten Rudiansyah Thoib sebelumnya mengatakan kendati memiliki 19 kawasan industri yang diisi 1.583 unit industri besar dan sedang (IBS), tingkat pengangguran terbuka Banten masih mencapai 9,9%.

Berdasarkan data 2013, ujarnya, penyerapan tenaga kerja oleh IBS hanya 473.000 jiwa, industri kecil yang berjumlah 96.387 unit menyerap 727.000 jiwa, dan UMKM yang berjumlah 984.118 unit menyerap 1,8 juta jiwa, padahal jumlah angkatan kerja Banten saat ini mencapai 5,3 juta jiwa.

“Angka pengangguran yang tinggi mengindikasikan kesalahan pola urus. Persebaran industri di di kab/kota juga tidak merata. Yang terjadi saat ini adalah eksodus tenaga kerja dari luar Banten bahkan tenaga kerja asing,” ungkapnya.

Budi menjelaskan, potensi ekonomi yang selama ini kurang dikembangkan selain sektor industri adalah pertanian. Dalam hal ini, sejumlah investor dalam negeri telah menyatakan minat untuk mengembangkan pertanian berbasis agrowisata.

Selain itu, sektor ekonomi lain yang juga menjadi fokus dalam cetak biru Banten Incorporated, menurutnya adalah pariwisata. Sektor ini sejatinya dengan cepat dapat meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan rakyat ketika jumlah kunjungan wisatawan terus bertambah.

Menurutnya, ketika seluruh potensi ekonomi daerah telah tertata dan dikembangkan, penguatan sistem administrasi daerah akan menjadi kunci pembangunan. Pasalnya, dengan tertatanya seluruh sistem baik administrasi maupun implementasi program, Banten dapat diaudit oleh lembaga pemeringkat.

“Seluruh aspek yang telah tertata dengan baik akan berfungsi ketika Banten akan menerbitkan obligasi daerah dan dinilai oleh lembaga pemeringkat. Dalam hal ini, salah satu daerah yang tengah berupaya menerbitkan obligasi daerah adalah Jawa Barat,” ujarnya.

Dalam penyusunan cetak biru Banten Incorporated, lanjutnya, tim penyusun akan melakukan uji banding dengan cetak biru Jabar Incorporated. Karena, Jabar Incorporated sejauh ini masih menjadi pilot project penyatuan sistem ekonomi daerah.

Dian Ediana Rae, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah VI, mengatakan semakin dekatnya pelaksanaan masyarakat ekonomi Asean (MEA) 2015 yang memungkinkan Indonesia hanya menjadi pasar dari eksodus barang dan tenaga kerja asing, menjadi alasan Banten Incorporated mendesak dilaksanakan.

“Ini adalah pembangunan yang dilakukan secara inklusif. Di mana kegiatan pembangunan terdiri dari BI, pemerintah daerah dan stakeholder. Pembangunan daerah tidak dapat berjalan maksimal jika pihak-pihak tersebut melaksanakan program sendiri-sendiri,” ujarnya.

Dia meyakini jika Banten Incorporated segera diluncurkan, maka, seluruh permasalahan ekonomi yang mendera Provinsi Banten dapat segera diselesaikan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Fatkhul Maskur
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper