Bisnis.com, JAKARTA – Pengamat sosial dan politik menilai penunjukan HM Prasetyo menjadi Jaksa Agung oleh Presiden Jokowi tidak tepat, karena dinilai kurang mumpuni dan berasal dari lingkaran partai politik.
Pengamat sosial dan politik Thamrin A. Tomagola mengatakan kriteria Jaksa Agung pada saat ini tidak harus ideal, tetapi kontekstual. Dia harus sesuai dengan permasalahan hukum di Indonesia, yang juga menjadi perhitungan para investor asing.
“Jokowi memang harus sadar akan hal ini, apalagi dengan keberhasilannya menggaet banyak investor setelah presentasinya di APEC,” paparnya dalam diskusi di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (20/11/2014).
Dia membeberkan, dalam satu foto di perhelatan APEC, terlihat Vladimir Putin dan Xi Jinping memandang Jokowi dengan sangat bersahabat, dan Obama terlihat membuang muka ke arah lain.
“Saat ini Indonesia jadi gadis cantik di Pasifik, yang banyak didekati negara negara lain,” ujarnya.
Lebih lanjut, dia menilai untuk kinerja lembaga peradilan lain seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sudah bagus. KPK, lanjutnya, juga sudah sangat bagus. Dia menilai Bambang Wijanarko tegas, dan Busyro dua kali tegas, maka sebaiknya jangan diusik agar tidak pincang.
Thamrin membeberkan, dirinya mendapat info kalau Kepolisian itu bobrok, tetapi Kejaksaan Agung lebih bobrok lagi. Dia menyarankan Jaksa Agung sebaiknya adalah orang eksternal, baik dari LBH maupun luar LBH.
“Jaksa Agung haram punya hubungan dengan partai politik dan bisnis. Namun kalau Prasetyo jadi pilihan Jokowi, saya kira bargaining Surya Paloh dan Jusuf Kalla cukup kuat. Menurut saya itu berita buruk bagi penegakan hukum dan kepastian hukum,” tukasnya.
Sekedar informasi, HM Prasetyo merupakan politisi Partas Nasional Demokrat, yang merupakan anggota Koalisi Indonesia Hebat, selaku pemenang pemilu. Pria asal Tuban yang lahir pada 9 Mei 1947 itu sebelumnya menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung.
