Bisnis.com, JAKARTA -- Meski telah memasuki musim hujan dan sebagian tanggul meluber, pemerintah belum dapat berbuat banyak di areal lumpur Lapindo di Sidoarjo.
Basuki Hadimuljono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyatakan kementeriannya berharap alternatif kedua dimana pemerintah akan bertindak sebagai pembeli lahan masyarakat disetujui oleh presiden.
"Semua dokumen sudah di Setkab dan akan diproses," jelas Basuki di Jakarta, Selasa (18/11/2014).
Menurut Basuki, diperlukan biaya lebih Rp780 miliar untuk mengganti tanah masyarakat. Usul ini dikarenakan PT Minarak Lapindo milik Grup Bakrie menyatakan ketidaksanggupannya membayar lahan masyarakat yang berada dalam areal terdampak.
Akibatnya masyarakat menjadi marah dan tidak mengizinkan alat berat dari Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) memperbaiki tanggul yang mulai bocor.
