Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai kebijakan pemerintah terkait dengan penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi merupakan bukti bahwa pemerintah mencari jalan pintas dalam mengelola negara.
Menurut politikus Partai Gerindra ini, banyak cara lain untuk menyejahterakan rakyat tanpa mengurangi subsidi BBM.
“Misalnya, dengan memperbaharui kontrak karya dengan perusahaan asing, mengembangkan energi alternatif secara serius, serta melakukan aktifitas penambangan migas di wilayah wilayah timur Indonesia yang selama ini belum maksimal,” katanya dalam siaran pers yang diterima Bisnis, Selasa (18/11/2014).
Saat ini, harga minyak dunia saat ini sedang turun. Sekitar US$75-US$77 per barrel dengan harga patokan APBN US$105 per barrel. “Di beberapa negara seperti Malaysia, harga BBM juga turun,” katanya.
Adapun, dampak langsung dari kenaikan harga BBM bersubsidi itu adalah inflasi. Sesuai dengan kalkulasi Bank Indonesia setiap kenaikan BBM Rp1.000 akan meningkatkan inflasi 1,3%.
“Jika saat ini BBM dinaikkan Rp2.000, maka akan terjadi kenaikan inflasi 2,9 persen,” katanya.
Secara otomatis, jelasnya, kemiskinan meningkat. Kenaikan harga BBM juga akan menggerus daya beli masyarakat akibat kenaikan harga pangan dan transportasi. Sebelum BBM naik, harga harga barang sudah tinggi.
“Setiap kenaikan harga BBM pasti akan diikuti kenaikan jumlah masyarakat miskin. Sebab garis kemiskinan dibentuk oleh komoditas kebutuhan pokok.”
Sementara itu, lanjut Fadli, kebijakan penaikan harga BBM bersubsidi itu tidak diikuti keniakan upah buruh. “Padahal korelasinya jelas, upah harus naik. Ini untuk mempertahankan daya beli,” tegas Fadli.
