Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

RI Minta Anggota WTO tak Saling Menyalahkan soal Paket Bali

Direktur APEC Kementerian Perdagangan Deny W. Kurnia mengungkapkan Indonesia telah mencoba untuk berargumen kepada anggota yang lain agar tidak lagi saling menyalahkan siapa yang menjadi penyebab kebuntuan WTO saat ini, tapi melihat kelanjutan Paket Bali ke depannya.nn
Logo WTO/Ilustrasi
Logo WTO/Ilustrasi

Bisnis.com, BEIJING--Direktur APEC Kementerian Perdagangan Deny W. Kurnia mengungkapkan Indonesia telah mencoba untuk berargumen kepada anggota yang lain agar tidak lagi saling menyalahkan siapa yang menjadi penyebab kebuntuan WTO saat ini, tapi melihat kelanjutan Paket Bali ke depannya.

Bagi Indonesia, kata Deny, implementasi TFA sebenarnya bukan sebuah masalah besar, dan justru menguntungkan kinerja ekspor. Secara birokrasi, Indonesia juga mengaku siap dengan protokol tersebut.

“Tapi yang kami inginkan adalah agar keputusan-keputusan di Bali itu dilaksanakan semuanya. Kalau fokus negara-negara itu hanya pada implementasi TFA-nya saja, terus bagaimana nanti nasib protokol pertanian dan pembangunan negara kurang berkembang. Nanti akan semakin ditunda-tunda,” katanya kepada Bisnis, Minggu (9/11/2014).

Dia menjelaskan implementasi Paket Bali seharusnya dilakukan bertahap, didahuli oleh finalisasi protokol fasilitasi perdagangan pada Juli dan ratifikasinya tahun depan. Namun, target itu sudah telak meleset.

Setelah itu, seharusnya implementasi kesepakatan Bali akan dilanjutkan dengan konklusi bagi solusi permanen terhadap cadangan pangan negara (public stock holding) untuk target ketahanan pangan dalam tenggat 4 tahun mendatang.

“Memang urut-urutannya seharusnya begitu. Cuma kan kami ingin memastikan bahwa ketika mereka sudah ‘membawa pulang’ manfaat TFA, konklusi untuk isu pertanian dan pembangunan akan tetap dicapai dalam 4 tahun,”  paparnya.

 Menurut Deny, yang dapat dilakukan RI adalah meyakinkan agar dalam 4 tahun ke depan negara-negara pendukung TFA tidak ingkar janji. “Kami ingin ada implementasi dari tiap kesepakatan ini, dengan syarat bahwa solusi permanen terhadap public stock holding itu dipenuhi.”


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Editor : Ismail Fahmi

Topik

Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper