Pembentukan Pemerintahan Baru Yaman Penting Bagi Peralihan

Bisnis.com, BRUSSEL--Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Federica Mogherini pada Sabtu (8/11) mengatakan bahwa pembentukan pemerintah baru di Yaman adalah langkah pentin bagi upaya peralihan.

"Pengumuman pembentukan pemerintah baru yang inklusif di bawah pimpinan Perdana Menteri Khaled Bahah adalah langkah penting untuk membuat kemajuan dalam pembaruan ekonomi dan politik, yang banyak diperlukan, bagi tercapainya keberhasilan peralihan," kata wanita pejabat tersebut.

Mogherini, Wakil Senior Uni Eropa Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan, mengatakan sekarang penting bagi semua pelaku politik untuk terlibat secara konstruktif guna mendukung kabinet baru untuk melaksanakan pembaruan menentukan demi keuntungan semua rakyat Yaman dan melakukan tindakan gunameningkatkan keberlanjutan fiskal serta memerangi korupsi dalam administrasi masyarakat.

"Uni Eropa berkomitmen untuk terus mendukung Yaman dalam peralihannya," kata Mogherini, sebagaimana dikutip Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Ahad pagi. Ia menyeru Komite Perancang Undang-Undang Dasar agar secepatnya mengirim rancangan Undang-Undang Dasar.

Pada Jumat (7/11), Yaman --negata Teluk Aden yang dirongrong kerusuhan akibat bentrokan antar-faksi yang bertikai-- mengumumkan pembentukan pemerintah baru, setelah berpekan-pekan mengalami kegagalan.

Pelaku utama, termasuk gerilyawan Al-Houthi, telah menandatangani satu keseapakatan pada Sabtu lalu (1/11), yang memberi mandat kepada presiden dan perdana menteri untuk membentuk pemerintah baru.

Laporan media mengatakan, menurut dekrit republik yang dikeluarkan oleh Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi, Khaled Bahah akan memimpin Kabinet 36-anggota. Di dalam kabinet baru itu, menteri pertahanan, dalam negeri, keuangan dan urusan luar negeri pada kabinet terdahulu diganti.

Dalam satu perkembangan pada Sabtu (8/11), Presiden Abd-Rabbu Mansur Hadi diberhentikan dari pimpinan partainya, setelah ia dituduh meminta sanksi Perserikatan Bangsa Bangsa terhadap pendahulunya Ali Abdullah Saleh.

Kongres Rakyat Umum (GPC) mengatakan partai tersebut menunjuk dua anggota untuk pos wakil presiden dan sekretaris jenderal guna mengganti Hadi, yang menjadi presiden setelah Saleh dipaksa mengundurkan diri pada Februari 2012 --sesudah satu tahun protes berdarah.

Saleh tetap menjadi kepala GPC, yang memegang 225 kursi di Parlemen Yaman --yang beranggotakan 301 orang.

Pada Jumat, Dewan Keamanan PBB menjatuhkan sanksi atas mantan presiden Yaman Ali Abdullah Saleh dan dua pemimpin utama gerilyawan Al-Houthi karena mengancam perdamaian dan ketenangan negara itu serta menghambat proses politik.

Tapi Saleh pada Sabtu menolak sanksi DK PBB terdapat dia dengan tuduhan menghalangi perdamaian, dan partainya keluar dari kabinet yang baru terbentuk.

Sanksi PBB, termasuk larangan visa dan pembekuan aset, ditolak oleh Saleh dalam pernyataan kepada anggota GPC, sehari setelah tindakan yang diusulkan AS itu disahkan.