Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah menyambut baik kebijakan Arab Saudi yang akan membuka atase di setiap kedutaan besar yang ada di negara-negara pemasok tenaga kerja.
Dirjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Reyna Usman mengatakan pemerintah Indonesia selama ini selalu meminta agar Arab mendirikan atase.
"Ini merupakan salah satu topik yang sering kami ajukan dalam rapat-rapat bersama pemerintah Saudi dalam rangka join working comite dalam penandatanganan kesepakatan," kata Reyna, Rabu (5/11/2014).
Menurutnya, penempatan atase tenaga kerja ini akan memudahkan kedua negara dalam menjalankan tugas pemberian perlindungan terhadap tenaga kerja. Selama ini, imbuh Reyna, masalah TKI ditangani oleh konsuler Kedutaan Besar Arab Saudi di Indonesia.
Sementara kinerja konsuler menurut Reyna juga kurang maksimal. Pasalnya konsuler sendiri memang tidak diwajibkan untuk fokus menangani masalah ketenagakerjaan. Hadirnya atase ini diyakini akan membantu penanganan ketenagakerjaan antara Indonesia dengan Arab Saudi.
Di sisi lain, pemerintah masih belum berencana mencabut moratorium pengiriman TKI ke Arab Saudi, meskipun negara tersebut akan mendirikan atase di setiap negara penempatan, termasuk Indonesia.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Michael Tene mengatakan pencabutan moratorium akan dilakukan setelah Saudi memiliki produk hukum dan jaminan perlindungan terhadap TKI, serta dalam penyusunannya mendapat persetujuan dari Indonesia.
"Kalau memang kita bisa diyakinkan, sudah ada instrumen hukum atau perjanjian-perjanjian bilateral yang bisa memberikan jaminan perlndungan, ini akan menjadi pertimbangan untuk mencabut moratoriumnya," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
