Bisnis.com, JAKARTA--Lembaga pemantau demokrasi dan perdamaian Setara Institute menyatakan tidak puas dengan nama-nama calon Jaksa Agung yang beredar, dan berharap orientasi kerja Kejaksaan Agung berubah.
Sebelumnya beredar lima nama calon Jaksa Agung, yaitu Mas Achmad Santosa (mantan komisioner KPK), Muhammad Yusuf (Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), Hamid Awaluddin (mantan Menteri Hukum dan HAM), Widyo Pramono (Jaksa Agung Muda Pidana Khusus), serta Andhi Nirwanto (Wakil Jaksa Agung).
Ketua Badan Pengurus Setara Institute Hendardi mengatakan dua calon dari internal Kejaksaan dipastikan sulit mempunyai nyali membidik pelanggaran HAM. Sementara, tiga calon eksternal dinilai tidak memiliki rekam jejak pada isu HAM.
“Jaksa Agung yang baru harus betul-betul orang yang memiliki integritas pada HAM, mempunyai nyali, dan independen tanpa mudah diintervensi,” ujarnya dalam konferensi pers di kantor Setara Institute, Jakarta, Rabu (5/11/2014).
Menurutnya, jika dilihat ke belakang, ada dua persoalan besar di Indonesia yaitu korupsi dan pelanggaran HAM. Hendardi menilai korupsi tertangani lebih baik sejak adanya KPK. Sementara persoalan pelanggaran HAM belum ada perbaikan dari pemerintahan sebelumnya.
“Oleh karena itu masalah pelanggaran HAM harus jadi orientasi utama dari Jaksa Agung. Tumpulnya Kejaksaan Agung menjadi penyebab utama impunitas atas penjahat HAM,” bebernya.
Dia menilai banyak kasus yang lolos di pengadilan seperti pelanggaran HAM di Abepura, Timor Timur dan Tanjung Priok, meski telah diadili. Menurutnya, bagi pemerintahan Jokowi yang dikenal dengan Revolusi Mental, maka saatnya menyelesaikan masalah ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
