Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo telah mengantongi nama calon Kepala Badan Intelijen Negara pengganti Marciano Norman yang akan segera pensiun.
Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdianto mengatakan sejumlah nama muncul dan tenggelam. Di antaranya mantan Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Syamsudin, TB Hasanuddin, mantan Waka BIN Assad Ali dan mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso.
"Sjafrie muncul, TB Hasanuddin muncul terus tenggelam lagi, Assad Ali masih ada terus tenggelam. [Sutiyoso] pertama-tama muncul keras dia, tenggelam sekarang muncul lagi," katanya di Istana Kepresidenan, Selasa (4/10/2014).
Menurut Tedjo, Presiden sangat hati-hati dalam mempertimbangkan rekam jejak dalam seleksi Kepala BIN dan Jaksa karena selama ini data intelijen kuratng akurat. BIN diharapkan bisa mengkoordinasikan semua intelijen yang ada di lembaga dan kementerian.
"Kepolisian, Jaksa punya, TNI ada di BAIS harus dikoordinasikan, masuk ke BIN lalu diolah jadi A1 baru masuk ke presiden, jadi tidak ada simpang siur," jelas Tedjo.
Selain mencari Kepala BIN, Presiden juga sedang memilih kandidat terbaik untuk menduduki posisi Jaksa Agung menggantikan Basrief Arief. Tedjo menegaskan tidak ada dikotomi dari partai non partai, yang penting punya kompetensi jabatan yang diemban.
Adapun nama calon yang muncul dan tenggelam yakni mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein, Kepala PPATK M Yusuf, Mantan Jampidum Prasetyo, Deputi Penegakan Hukum UKP4 Mas Achmad Santosa, Wakil Jaksa Agung Andhi Nirwanto.
"Wakil Jaksa masuk, Andhi Nirwanto. Ota [panggilan Achmad Santosa] juga masuk, timbul tenggelamlah. Ini kan pengaruh wartawan yang memainkan sehingga timbul tenggelam," ujar Tedjo.
Pengisian kursi Jaksa Agung, menurut Tedjo harus dilakukan secepatnya karena posisi ini tidak boleh dibiarkan kosong terlalu lama agar fungsi-fungsi instansi bisa tetap berjalan.
Andhi Nirwanto yang saat ini menjabat Plt Jaksa Agung enggan berkomentar tentang pencalonannya marak beredar di tengah publik. Namun dia siap menjadi Jaksa Agung kalau diberi tugas oleh Presiden Joko Widodo.
"Saya itu sudah 34 tahun jadi jaksa, artinya selama itu tidak pernah ada pekerjaan saya tolak," ujarnya.
Mengenai calon Jaksa Agung internal dan eksternal, Andhi selaku Ketua Umum Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) meminta tidak perlu ada dikotomi. Namun di luar itu, ia menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
