Bisnis.com, SUKABUMI - Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah VI (Jawa Barat & Banten) menyatakan rencana penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi senilai Rp3.000 akan menambah laju inflasi sebesar 4,1% di Jawa Barat.
Dian Ediana Rae, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah VI mengatakan berdasarkan hasil asesmen besaran inflasi tambahan tergantung dari nilai penaikan harga BBM bersubsidi dan pemilihan waktu pelaksanaan harga yang baru.
"Jika kenaikan BBM bersubsidi senilai Rp1.000 inflasi akan bertambah 1,36%. Jika naik Rp2.000 maka akan menambah inflasi sebesar 2,74%. Namun, semuanya tergantung waktu pelaksanaan," ujarnya di Sukabumi, Minggu (2/11/2014).
Dian mengatakan sebaiknya pemerintah segera menetapkan waktu pasti penaikan harga BBM bersubsidi. Pasalnya, rumor penaikan harga BBM bersubsidi yang beredar berpotensi meningkatkan inflasi lebih tinggi akibat spekulasi-spekulasi yang muncul di masyarakat.
Khusus untuk Provinsi Jawa Barat dan Banten yang selama ini sering menjadi daerah penyumbang inflasi tertinggi setelah DKI Jakarta, menurutnya perlu memerhatikan sektor transportasi yang memiliki andil cukup besar dalam pertumbuhan laju inflasi.
Oleh karena itu, tim pengendali inflasi daerah (TPID) yang terdiri dari Kantor Perwakilan BI Wilayah VI dengan Pemerintah Daerah Jawa Barat dan Banten akan meningkatkan manajemen risiko atas dampak rencana penaikan harga BBM bersubsidi.
Di sisi lain berdasarkan hasil survei Kantor Perwakilan BI Wilayah VI, indeks keyakinan konsumen di Jabar hingga Oktober 2014 sebesar 121 lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar 116.
Optimisme konsumen yang tergolong kuat ini didasari oleh meningkatnya indeks kondisi ekonomi dari 114 menjadi 116, serta optimisme konsumen terhadap perekonomian mendatang atau indeks ekspektasi konsumen dari 119 menjadi 129.
Selain itu, ditengah pertumbuhan masyarakat berpenghasilan menengah, konsumsi masyarakat Indonesia menurutnya terus mengalami peningkatan. Hal itu juga tercermin pada indeks harga-harga secara umum tiga bulan mendatang yang diperkirakan mengalami kenaikan secara alami.
Oleh karena itu, TPID Jawa Barat dan Banten, tuturnya, didorong untuk berperan aktif dalam memitigasi risiko-risiko yang mungkin terjadi, khususnya yang terkait dengan kebijakan transportasi, upah buruh dan program pemberdayaan masyarakat guna mempertahankan daya beli ketika mengalami shock akibat kenaikan harga BBM.
Hingga September 2014, lanjutnya, inflasi di Jawa Barat telah mencapai 3,86% (yoy). Capaian ini jauh lebih rendah dari laju inflasi pada periode yang sama tahun lalu yang menyentuh angka 9,24%. Jika tidak terjadi gejolak yang berlebihan, tahun ini inflasi Jabar ditargetkan berada pada kisaran 4,5% ± 1% atau sesuai dengan target BI.
Oleh karena itu, BI tengah mencermati risiko inflasi akibat kenaikan harga barang dan jasa, upah minimun, potensi kenaikan suku bunga acuan dan penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
