Bisnis.com, JAKARTA—Menteri Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo tidak boleh memiliki visi dan misi sendiri. Jokowi sudah menyiapkan program operasional menteri sebagai panduan kerja.
Instruksi tersebut disampaikan Presiden dalam pembukaan sidang kabinet pertama yang digelar beberapa jam setelah pelantikan 34 menteri anggota Kabinet Kerja.
“Tidak ada lagi yang namanya visi dan misi menteri karena yang ada program operasional menteri,” kata Jokowi di Kantor Presiden, Senin (27/10).
Setiap menteri harus bekerja sesuai dengan arahan visi dan misi Presiden yang sebagian besar diambil dari rekomendasi tim transisi Jokowi-JK.
Tugas menteri dalam Kabinet Kerja adalah mengimplementasikan program kerja yang disiapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago.
Jokowi tidak ingin ego sektoral dan perbedaan kebijakan antar kementerian dan lembaga menghambat program kerja yang telah disiapkan.
“Kita harus bekerja garis lurus sesuai dengan arahan yang nanti akan saya sampaikan. Ego sektoral harus dihentikan dan kita harus mulai semuanya dengan tradisi baru untuk bekerja lintas sektor,” kata Presiden.
Selain itu, RI 1 mengharapkan semua menteri berkoordinasi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi untuk merampingkan organisasi di kementerian yang dipimpin.
“Saya minta agar semuanya melakukan penataan organisasi dan identifikasi, lakukan audit organisasi mana yg sudah jalan dan belum jalan. Kalau bisa lakukan penyederhanaan organisasi,” kata Jokowi.
Usai rapat, Presiden memerintahkan para menteri segera menyusun rencana implementasi kegiatan. Jokowi menginginkan rencana tersebut sudah bisa dilaporkan oleh para menteri koordinator dalam dua hari ke depan.
“Berbagai kebuntuan implementasi kebijakan, temukan titik-titik yang mengalami kebuntuan. Lakukan ketok nadi, pencet nadinya agar darahanya mengalir deras,” kata Jokowi.
Sebelumnya, mantan Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto memaparkan beberapa perubahan dalam alur kerja kabinet dalam masa pemerintahan Jokowi.
Perencanaan kebijakan dalam pemerintahan Jokowi merupakan tugas bersama Kepala Bappenas, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Kepala Staf Presiden yang sampai saat ini belum ditunjuk.
