Bisnis.com, JAKARTA — Sidang DPR pengambilan keputusan penetapan alat kelengkapan dewan (AKD) kembali menemui jalan buntu menyusul lima dari 10 fraksi masih belum menyerahkan nama-nama legilatornya untuk mengisi komisi dan belum adanya titik temu mekanisme penetapan pimpinan komisi.
Sidang pengambilan keputusan penetapan AKD ini sudah sempat ditunda sebanyak empat kali sejak adanya keputusan penetapan 11 fraksi. Sidang tersebut terpaksa menghasilkan keputusan meski hanya 5 fraksi yang menyerahkan nama-nama legilatornya untuk mengisi komisi.
Dalam sidang terakhir, bahkan muncul opsi untuk meneruskan pembahasan meski Koalisi Indonesia Hebat (KIH) masih belum menyerahkan nama-nama legislatornya. “Usulan dari fraksi untuk meninggalkan saja fraksi yang tidak menyerahkan itu sangat tidak etis dan tendesius,” ujar Kholilul Rahman, anggota DPR dari Fraksi PKB seperti yang dilansir situs resmi DPR, Kamis (23/10/2014).
Untuk menghindari itu, Kholilul mengusulkan lagi adanya rapat koordinasi antara pimpinan dewan maupun anggota DPR dengan mengedepankan keterbukaan.
Anggota DPR dari PKB Muhamad Arwani Thomafi mengatakan, Fraksi PKB intinya ingin memperkuat institusi DPR secara bersama-sama dan outputnya juga dapat dirasakan kita semua. “Jadi kita mengusulkan agar adanya ruang lobi yang bertujuan agar AKD menjadi tonggak dalam menjalankan fungsinya,” tambahnya.
Sementara itu, anggota DPR dari Fraksi PDIP Pramono Anung mengungkapkan sidang paripurna akan terus digelar sebelum seluruh fraksi menyerahkan nama-nama legislatornya unutk menduduki komisi. “itu sesuai dengan aturan yang berlaku,” katanya.Ashari Purwo/apa
