Pemilihan Pimpinan MPR: Ketum Partai Golkar Keluarkan Arahan Baru

Bisnis.com, JAKARTA—Di tengah skors sidang paripurna pemilihan pimpina MPR, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mengeluarkan arahan untuk mengubah tata tertib MPR pasal 21 ayat 1 guna memasukkan perwakilan dari DPD selain Oesman Sapta Odang.

Dalam poin kedua instruksi itu, pasal dalam UU Tata Tertib itu dianggap melanggar UU No. 17/2014 tentang MD3. Sehingga UU tata tertib tersebut harus dibicarakan ulang. Untuk itu, Koalisi Merah Putih (KMP) diarahkan ke voting tentang tata tertib.

“Akibat dari itu, pelantikan presiden dipimpin oleh pimpinan sementara MPR. Jadi kita tidak boleh setuju kepada tata tertib MPR,” tulis ketum dalam arahan tersebut.

Pada arahan ketiga, jika dalam sidang voting KMP mengalami kekalahan, sidang pemilihan berikutnya KMP akan mengajukan paket dengan Fraksi Demokrat sebagai ketua, dan wakil ketua dari F PAN, F PKS, F PG, dan Oesman. Oesman akan didaulat sebagai wakil karena KIH sudah mengusulkan Oesman sebagai ketua.

Meski demikian, Ketum Partai Golkar masih menghendaki masuknya bakal calon lain dari DPD. AM Fatwa menjadi prioritas.
Dengan demikian, lanjut ketum, sesuai dengan pemetaan, KIH dengan Oesman akan mendapatkan suara 327 dan KMP dengan AM Fatwa akan memperoleh 322 suara. "Kita harus merebut suara," lanjut ketum.

Hingga saat ini, paipurna pemilihan ketua MPR masih diskors mulai pukul 13.30 WIB untuk kepentingan lobi-lobi politik.

Alhasil, sidang paripurna yang dipimpin oleh Maimanah Umar dari DPD didampingi anggota DPR termuda dari Fraksi Gerindra Ade Rezki Pratama masih belum dimulai. Namun dilanjutkan dengan rapat gabungan dari sejumlah fraksi dan perwakilan DPD.

Sementara itu, sejumlah politisi yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) memastikan masuknya PPP ke kubu mereka.
“Paket pimpinan KIH nanti adalah ketua MPR dari DPD, wakil ketua dari PDIP, PKB, Nasdem, PPP,” kata anggota Fraksi Hanura, Syarifuddin Sudding.

Calon ketua dari DPD diisi oleh Oesman. Adapun wakil ketuanya diisi oleh Ahmad Basarah dari PDI P dan dari PPP mengerucut nama Hazrul Azwar.

“Adapun dari PKB masih menunggu keputusan dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar,” kata Sudding.

Saleh Husin, politisi Hanura lainnya mengungkap kerelaan jatah kursinya diambil oleh PPP. “Kami yang minta. Dan kami tidak meminta kompensasi apapun atas kerelaan itu,” katanya