Bisnis.com, JAKARTA — Partai Demokrat yang telah berafiliasi dengan Koalisi Merah Putih (KMP), masih membuka kesempatan bagi kader lain untuk menduduki kursi pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua mengatakan kader Partai Demokrat itu sangat banyak. “Jadi siapa nama yang diajukan kepada koalisi masih belum mengerucut,” katanya kepada Bisnis, Senin (6/10/2014).
Memang, jelasnya, selama ini nama-nama kader Partai Demokrat yang sudah beredar kuat untuk diajukan dalam satu paket pimpinan MPR a.l. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR periode 2009-2014 Nurhayati Ali Assegaf dan Ketua Harian Partai Demokrat Syarif Hasan.
Namun masih ada kader lain seperti Mantan Menteri Perhubungan EE Mangindaan yang menjabat sebagai Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat. “Semua masih digodok di internal partai,” katanya.
Max yakin, siapapun yang akan didaulat oleh partai untuk menduduki kursi pimpinan MPR sudah mengatongi syarat a.l. kepemimpinan, ideologi, serta loyalitas yang disyaratkan partai. “Loyalitas kepada partai itu penting dan semua kader sudah teruji.”
Meski demikian, Max masih enggan menyampaikan kans dari masing-masing kader yang sudah disebut itu. “Nanti saja menunggu keputusan dari Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.”
Saat ini, menjelang sidang paripurna dengan agenda pemilihan pimpinan MPR, komposisi paket yang diusung oleh KMP sudah bulat. KMP mengusung paket pimpinan yang berisi kader dari Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, PAN, dan DPD. “PPP batal dapat jatah dan Gerindra memang mengalah,” kata Fadli Zon, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra.
Adapun calon pimpinan MPR yang diajukan kMP diluar Partai demokrat mengerucut nama-nama Mahyuddin dari Partai Golkar, Hidayat Nur Wahid dari PKS, Zulkifli Hasan dari PAN, serta wakil dari DPD Achmad Muqowam.
Sementara itu, Ketua DPD periode 2014-2019 Irman S Gusman menyampaikan penundaan paripurna pemilihan ketua MPR tersebut. “Penundaan hingga Selasa (7/10) itu bertujuan agar sudah terjadi musyawarah diantara fraksi pengusung paket,” katanya.
Jadi, lanjutnya, pada sidang paripurna nanti musyawarah akan bisa diutamakan dalam memilih pimpinan MPR. “Tugas dan fungsi MPR sangat berbeda dengan DPR. Jadi diusahakan bisa bermusyawaran dalam memilih pimpinannya.”
