Bisnis.com, BANDUNG—Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat meminta pemerintah Jokowi mendorong DPR segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Tabungan Perumahan Rakyat (RUU Tapera).
Ketua Apindo Jabar Dedy Widjaja mengatakan adanya RUU Tapera mampu menolong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terutama buruh untuk mendapatkan rumah layak huni.
"Memang itu uang mereka (masyarakat) yang menjadi pekerja dananya diambil dari potongan bulanan. Jadi ini bisa membantu buruh untuk menikmati rumah layak huni," katanya kepada Bisnis, Jumat (3/10).
Menurutnya, saat ini pemerintah harus berupaya mendorong DPR agar mengesahkan UU tersebut maksimal pada 2015 mendatang.
Selain itu, lanjutnya, dia meminta pemerintah menyiapkan skema tata ruang pemukiman bagi buruh baik perumahan maupun rumah susun (Rusun) karena selama ini perumahan kerap berdekatan dengan kawasan industri sehingga pengusaha dianggap salah karena telah mencemari limbah ke penduduk.
“Selama ini pemetaan kawasan pemukiman bagi buruh tidak teratur yang mengakibatkan kesemrawutan di beberapa daerah,” ujarnya.
Sehingga, ujarnya, diperlukan skema perumahan bagi buruh agar tidak tumpang tindih berdekatan dengan kawasan industri.
Sementara itu, Pemkot Bandung telah menggandeng arsitek terbaik di Kota Bandung untuk membantu percepatan proyek rusun rakyat yang akan dibangun di beberapa titik Kota Bandung.
Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengatakan jika harus mengikuti standar yang diberikan, maka proses detail engineering desain (DED) baru dapat dilaksanakan tahun depan dan selesai pada tahun berikutnya.
"Dengan menggandeng arsitek terbaik yang ada di Bandung, kami mengharapkan proses DED tersebut dapat selesai akhir tahun ini," katanya.
Dalam waktu dekat, Pemkot Bandung memang sedang mempersiapkan rumah susun atau apartemen murah khusus masyarakat menengah ke bawah dengan harga yang terjangkau dan sistem sewa juga beli.
Beberapa titik yang dituju untuk pembangunan rumah susun murah ini antara lain daerah Sadang Serang, Jamika, Ranca Cili, Gedebage, dan Bagus Rangin.
"Rencananya dalam waktu dekat akan dikeluarkan Perwal untuk menjamin agar rumah susun tersebut benar dapat diserap oleh masyarakat menengah ke bawah. Seperti niatan awal, kami ingin kekumuhan ini dapat mulau dibereskan dan konsepnya tetap membangun tanpa menggusur."
Dari 13 titik yang diharapkan, rencananya akan dibangun lebih dari 10.000 rumah dengan anggaran dari gabungan seperti APBD, swasta serta APBN dan alokasi dana sekitar Rp 1 triliun untuk keseluruhan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
.jpg?w=300&h=221)
