Bisnis.com, JAKARTA —Politisi Senayan pendukung pilkada tak langsung punya alasan tersendiri atas penyelenggaraan pilkada lewat DPRD.
Anggota Fraksi Gerindra Rindhoko Dahono Wingit menilai jika Pilkada diselenggarakan oleh DPRD, money politics hanya sebatas internal DPRD.
“Paling money politics hanya untuk 45 anggota hingga 100 anggota DPRD,” katanya, Kamis (25/9/2014).
Namun jika diadakan secara langsung, jelasnya, money politics (politik uang) bisa menjangkit seluruh rakyat Indonesia.
“Hal itu membuktikan bahwa penyelenggaraan pilkada secara langsung memang membutuhkan banyak uang,” ujarnya.
Hal tersebut tidak sejalan dengan pemikiran pendukung pilkada secara langsung.
“Money politics memang sebuah polemik masyarakat yang harus diselesaikan,” kata Rieke Diah Pitaloka, anggota fraksi PDIP.
Meski demikian, lanjutnya, tidak harus mengorbankan hak pilih rakyat dengan menyerahkan kepada wakilnya di DPRD.
“Rakyat sudah merasa bangga dengan dilibatkan dalam sistem pemilu secara langsung,” tegas Rieke.
