Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kabinet Jokowi: Surya Paloh Sindir Muhaimin Iskandar

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyindir sikap Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar yang tidak setuju agar menteri baru harus melepas jabatan di partai politik.

Bisnis.com, JAKARTA--Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyindir sikap Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar yang tidak setuju agar menteri baru harus melepas jabatan di partai politik.

"Saya rasa itu Cak Imin (Muhaimin) barangkali sudah saat memulai sesuatu yang baru," kata Surya usai acara diskusi Di Bawah Pemerintah Jokowi-JK, Saatnya Membangun Kekuatan Pertanian Rakyat dan Keadilan Pangan Nasional", di kantor DPP Partai Nasdem, Jakarta, Kamis (25/9/2014).

Namun, Surya meyakini bahwa Cak Imin memiliki pandangan tersendiri dan menyerahkan keputusan tersebut kepadanya.

"Kalau dia mau memberi sumbangsih yang berarti, dia tahu apa yang terbaik menurut Cak Imin. Saya yakin dia punya idealisme, punya pikiran, dan strategi besar, tapi apapun, itu keputusan ada di Cak Imin," jelas Surya.

Cak Imin menyatakan tidak setuju dengan usulan Jokowi agar menteri yang akan duduk di kabinetnya harus melepas jabatan di partai politik.

Menurut Cak Imin, pejabat partai politik tetap bisa menjalankan tugasnya dengan baik meskipun nantinya merangkap jabatan sebagai menteri.

Dia menjamin apabila kader PKB terpilih menjadi menteri akan bekerja secara profesional dan tidak akan terlalu aktif di partai karena tidak dibebani tugas partai.

Sementara itu, Surya sebagai Ketum Nasdem menegaskan bahwa Nasdem setuju jika menteri yang duduk di kabinet Jokowi-JK agar melepas jabatan di partainya.

Menurut Surya, hal tersebut merupakan proses pendidikan politik dalam menumbuhkan semangat baru dan revolusi mental.

"Itu sebuah prinsip kebijakan yang menurut nasdem itu hal yang baru. Ada proses pendidikan politik dalam menumbuhkan semangat baru, apa yg disebut dengan revolusi mental dan dimulai dengan keteladanan dari para pemimpin," kata Surya.

"Jadi jangan lagi mengulangi, sudah jadi presiden, masih merangkap menjadi ketua umum partai. Saya rasa itu tidak etis. Presiden itu presiden semua rakyat, semua partai-partai, bayangkan kalau sudah presiden, kepala negara, simbol negara, lalu menjadi ketum partai. Menurut saya itu sayang ya," tambahnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : editor
Editor : Rustam Agus
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper