Bisnis.com, JAKARTA - Presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo dan Jusuf Kalla, tinggal beberapa pekan lagi resmi menjadi pengendali utama negeri ini. Seperti kita ketahui bersama, guna memuluskan langkah mereka telah dibentuk Tim Transisi, yang memiliki tugas pokok merancang strategi penjabaran visi misi, sembilan program aksi dan janji-janji dalam kampanye yang diusung pasangan tersebut.
Selain itu, Tim Transisi juga berhubungan dengan pemerintah saat ini untuk membahas RAPBN 2015 yang sebelumnya telah diajukan ke DPR oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono serta mempersiapkan konsep kelembagaan pemerintahan termasuk merancang arsitektur kabinet.
Hingga saat ini, kita tidak mengerti sepenuhnya apa hasil kerja Tim Transisi tersebut. Sudah jelas hanya Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang mengerti sepenuhnya full report dari tim tersebut. Hal ini wajar saja, mengingat Tim Transisi memang sepenuhnya hanya bekerja bagi pasangan presiden-wakil presiden terpilih tersebut.
Kita juga memahami bahwa masukan kepada Jokowi-Kalla tidak hanya datang dari Tim Transisi tersebut. Banyak pihak memberikan masukan mengenai sejumlah hal kepada pasangan itu. Hal seperti ini wajar saja meng ingat persoalan yang dihadapi Indonesia sangatlah kompleks, sehingga masukan dari berbagai pihak akan semakin mempermudah bagi presiden-wakil presiden terpilih untuk mengambil keputusan.
Tak terkecuali para pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang pekan lalu juga menyerahkan roadmap Apindo yang disampaikan kepada presiden dan wakil presiden terpilih periode 2014–2019. Peta jalan ini merupakan aspirasi pelaku usaha di Tanah Air.
Peta jalan Apindo tersebut secara umum berisikan sejumlah masukan mengenai sejumlah hal yang harus dikerjakan bersama antara pengusaha dan pemerintah sehingga target pertumbuhan perekonomian di atas 7% dan menciptakan lapangan kerja baru sebanyak 3 juta per tahun dapat terwujud. Target seperti ini tentunya hanya bisa tercapai bila ada stabilitas politik dan kebijakan perekonomian yang kondusif.
Selain itu, Apindo juga merekomendasikan sejumlah kebijakan terukur dalam jangka 100 hari, setahun, dan lima tahun untuk pemerintahan mendatang. Adapun sektor yang disoroti, yaitu pangan dan pertanian, energi, manufaktur, jasa, dan finansial. Di samping itu, juga ada sejumlah hal lintas sektor mengenai kepastian hukum, otonomi daerah, reformasi birokrasi, kebijakan makro, dan infrastruktur.
Salah satu hal yang mendapat sorotan khusus Apindo adalah masalah subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang harus dapat dituntaskan oleh Jokowi dalam waktu 100 hari. Apindo menuntut penghapusan subsidi BBM dan dana subsidi selanjutnya direalokasi ke sektor infrastruktur senilai Rp140 triliun–Rp150 triliun.
Tuntutan itu wajar, mengingat keberadaan subsidi BBM tersebut membuat ruang fiskal pemerintah menjadi sempit dan tidak memiliki alokasi anggaran yang cukup untuk membangun infrastruktur yang memadai.
Padahal, keberadaan fasilitas infrastruktur yang memadai menjadi kunci utama kelancaran proses bisnis.
Repotnya, kondisi infrastruktur di Indonesia harus diakui sangat tidak kondusif untuk kegiatan bisnis. Pasokan energi tidak merata di sejumlah daerah, kondisi jalan dan sarana transportasi juga tidak sepenuhnya maksimal. Dalam keterbatasan infrastruktur seperti itu, yang mengakibatkan perputaran mesin perekonomian nasional tidak sepenuhnya kencang, Indonesia—siap tidak siap—harus segera menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang mulai akan berlangsung pada 2015. Dalam konteks itu, masukan dari Apindo memiliki makna yang dalam.
Roadmap Apindo tersebut—yang dibuat oleh pakar ekonomi dan pengusaha yang terlibat langsung dalam proses bisnis—sangat komprehensif dan mencerminkan realitas bisnis yang dihadapi para pengusaha. Oleh karena itu, dapat disimpulkan berbagai masukan yang ada dalam roadmap tersebut valid dan bila dapat direalisasikan oleh pemerintah mendatang maka sangat berguna untuk mendorong mesin perekonomian.
Sudah tentu hal itu baru bisa tercapai bila pemerintah mengerjakan sejumlah hal yang memang menjadi kewajibannya, sementara para pengusaha sendiri juga melakukan hal yang menjadi tugasnya.
Kita yakin, latar belakang Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang lama berkecimpung di dunia usaha, akan mendengarkan sepenuhnya masukan dari para koleganya itu. Dan pada saatnya nanti, menindaklanjuti dengan sejumlah kebijakan yang memang benar-benar diperlukan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
