Bisnis.com, JAKARTA--Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar bidang Organisasi dan Pengurus Daerah Mahyuddin menyatakan partainya tetap teguh pada keyakinan untuk memperjuangkan pemilihan kepala daerah (pilkada) lebih baik dipilih oleh DPRD.
"Kami memperjuangkan prinsip kebenaran yang kami yakini. Bukan ikut-ikutan. Jadi urusan kalah menang pada pemungutan suara, kita siap menghadapi," katanya di Balikpapan, Jumat (19/9/2014) malam.
Mahyuddin berada di Balikpapan untuk menghadiri acara orientasi bagi anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten-kota se Kalimantan Timur di Balikpapan.
Ia mengatakan meskipun Fraksi Partai Demokrat yang semula mendukung Pilkada oleh DPRD, kini berbalik mendukung Pilkada langsung oleh rakyat, Golkar bersama Koalisi Merah Putih yang menginginkan Pilkada oleh DPRD tak terpengaruh.
Mahyuddin yang berasal dari Kutai Timur mengaku tetap yakin RUU itu tetap akan lolos dengan pasal-pasal yang mengatur Pilkada oleh DPRD.
"Kami tetap yakin meloloskan RUU itu. Golkar tetap tidak berubah, tetap pada komitmen," katanya seperti dikutip Antara.
Dia mengatakan partainya juga menolak usulan jalan tengah, yaitu hanya gubernur (yang juga wakil pemerintah pusat di daerah) yang dipilih oleh DPRD, sementara bupati dan wali kota dipilih langsung oleh rakyat.
"Kami tidak dalam kapasitas berunding untuk mencari win-win solution," tegasnya.
Berdasarkan catatan Bisnis, Ketua Umumnya, Susilo Bambang Yudhoyono, Partai Demokrat akhirnya secara resmi memilih pilkada diselenggarakan secara langsung namun dengan sejumlah catatan.
Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat menentukan sikap terkait Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dengan memilih pilkada langsung, namun dengan catatan adanya perbaikan.
"Ada 10 catatan dari partai. Jika semuanya masuk dalam RUU maka Demokrat mendukung pilkada langsung," ujar Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarief Hasan dalam jumpa pers di Kantor DPP di Jakarta, Kamis (18/9/2014).
Ke-10 catatan itu, menurutnya,, yakni harus digelarnya uji publik atas integritas dan kompetensi calon kepala daerah, efisiensi biaya penyelenggaraan pilkada harus dan mutlak dilakukan, pengaturan kampanye dan pembatasan kampanye terbuka.
Berikutnya, adanya akuntabilitas dana kampanye, larangan "sewa" kendaraan partai atau memberi mahar agar dipilih partai politik tertentu untuk maju, larangan fitnah dan kampanye hitam.
Catatan lainnya, lanjut dia, larangan pelibatan aparat birokrasi, larangan pencopotan aparat birokrasi usai pilkada, penyelesaian sengketa hasil pemungutan suara serta pencegahan kekerasan menjadi tanggung jawab calon atas kepatuhan pendukungnya.
"Kalau dilanggar satu poin maka harus didiskualifikasi," kata politisi yang juga menjabat Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II.
