Bisnis.com, JAKARTA - Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2014-2019 Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) kemarin telah mengumumkan ke publik postur kabinetnya.
Jokowi menyampaikan postur kabinet akan berisikan 34 kementerian yang terdiri dari 16 posisi menteri untuk profesional dan 18 posisi menteri dari kalangan profesional partai.
Namun berbagai pihak mempertanyakan postur kabinet Jokowi-JK tersebut. Menurut Karyono Wibowo, pengamat politik Indonesian Public Institute, postur kabinet Jokowi-JK tersebut berpotensi mengundang pertanyaan berbagai pihak karena tidak sesuai dengan apa yang telah dijanjikan Jokowi pada masa kampanye Pilpres lalu.
"Sebelumnya Jokowi-JK menyatakan akan membentuk kabinet ahli. Tetapi postur kabinet itu cukup realistis karena bagaimanapun Jokowi-JK diusung oleh parpol. Tidak mungkin parpol pengusung mau menerima cek kosong tanpa kompensasi," ujarnya.
Oleh sebab itu, Karyono menilai jalan keluar bagi Jokowi-JK adalah tetap memberikan porsi menteri kepada partai politik, tetapi dipilih yang memiliki kompetensi, loyalitas, dan integritas tinggi.
Dari segi jumlah kementerian dan postur kabinet yang diumumkan Jokowi-JK, Karyono menilai itu sudah ideal.
Jumlah pos menteri yang sama dengan jumlah menteri pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, tidak perlu dipersoalkan.
"Masalah itu tidak prinsipiil. Proporsi 18 menteri dari kalangan profesional 16 menteri dari parpol merupakan gagasan yang rasional dan proporsional".
Dia mengingatkan Jokowi-JK untuk tidak perlu ragu mengganti menteri yang berkinerja buruk.
"Penting bagi Jokowi-JK untuk tegas dalam memimpin kabinetnya. Bila ada menteri yang kinerjanya buruk harus segera diganti, tidak perlu ragu-ragu".
Dia juga minta kepada Jokowi-JK untuk tidak asal pilih kader partai untuk mengisi jabatan menteri. "Sebaiknya dipilih berdasarkan kompetensi, jangan asal comot," tegasnya. (ant/yus)
