Bisnis.com, BATAM— Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) optimistis mampu menghemat keuangan negara sedikitnya Rp4 triliun dari sebelumnya Rp11 triliun, jika pengamanan laut terintegrasi melalui sebuah badan yang bertanggungjawab langsung kepada presiden.
Kepala Pelaksana Harian Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) Laksamana Madya Desi Albert Mamahid mengatakan saat ini patroli laut yang dilakukan sedikitnya 12 lembaga negara masih jauh dari efisien. Biayanya sekitar Rp11 triliun per tahun.
Sebanyak 12 lembaga negara yang melakukan patroli laut di Indonesia a.l. TNI AL, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Direktoral Kepolisian Air, Direktorat Jenderal Bea Cukai, dan Direktorat Jenderal Imigrasi.
“Namun dalam berpatroli, mereka melakukan tugas dengan kepentingan masing-masing,” katanya, Rabu (10/9/2014).
Desi mencontohkan patrol yang dilakukan oleh TNI AL yang tidak mempunyai kewenangan terhadap penangkapan kapal illegal fishing, kapal penyelundup barang, atau pun imigran gelap.
“Begitu juga dengan kapal patroli yang dilakukan oleh KKP yang tidak mempunyai kewenangan penindakan jika ada ancaman perompak maupun penyelundupan barang ke Tanah Air.”
Hal tersebut, menurutnya, sangat mengedepankan ego sektoral sebuah lembaga negara. “Dengan demikian, perlu adanya sebuah patrol laut terintegrasi yang mampu menangani seluruh masalah yang berisiko mucul di laut Indonesia.”
Selain itu, dengan adanya patroli laut terintegrasi tersebut pemerintah mampu menekan anggaran patroli menjadi sekitar Rp6 triliun.
Konsep patroli laut terintegrasi tersebut, jelasnya, sudah dipaparkan kepada presiden terpilih Joko Widodo melalui tim transisi. “Pertemuan pertama sudah dilakukan. Namun karena ada teguran dari Sekretariat Negara, kita tunda pertemuan kedua.”
Rencananya, pertemuan kedua dengan tim transisi akan segera dihelat melalui koordinasi dengan kemenkopolhukam. “Kita sudah susun jadwal. Namun untuk kepastian pertemuan, masih akan koordinasi lebih lanjut.”
